Tak Bayarkan Gaji Karyawan, DPRD Sumbar Akan Panggil Pihak Grafika

Tak Bayarkan Gaji Karyawan DPRD Sumbar Akan Panggil Pihak Grafika Kantor PT Grafika Jaya Sumbar. (Dok. Covesia)

Covesia.com - Anggota Komisi III DPRD Sumbar Albert Hendra Lukman mengungkapkan pihaknya akan memanggil pihak CV Jaya Grafika, anak usaha dari PT Grafika Jaya Sumatera Barat (Sumbar) yang merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) menyusul pemberitaan mengenai tunggakan gaji, BPJS Tenagakerjaan dan tak bayarkan pesangon karyawan.

"Kalau memang ada laporan gaji karyawan yang tidak dibayarkan, BPJS menunggak kemudian tak bayarkan pesangon, seperti yang dilaporkan itu tentu kita akan melakukan pemanggilan terhadap pihak terkait. Kita mintai keterangan," ungkapnya saat dihubungi Covesia.com melalui telepon, Jumat (27/12/2019).

Menurut Albert sebenarnya pihak DPRD Sumbar sejak dua tahun yang lalu sudah meminta kepada pihak Pemprov Sumbar melakukan penilai dan rekomendasi terhadap BUMD di Sumbar, apakah BUMD tersebut masih produktif atau tidak sehingga bisa diambil tindakan untuk mempertahankannya atau tidak.

"Kita sudah mintak ke Pemprov tapi ketika ditanyai kembali alasannya masih dalam proses. Apakah BUMD yang ada itu produktif atau tidak. Kalau tidak produktif lebih baik dibubarkan saja," paparnya.

"Saya baru dengar kalau masih ada karyawan yang tidak digaji, kita akan panggil. Kalau memang tidak produktif bubarkan saja," tegas Albert.

Terkait nasib karyawan Albert juga menegaskan bahwa Grafika tetap harus membayarkan segala macam masalah keuangan berkaitan dengan karyawan mulai dari tunggakan gaji, BPJS Ketenagakerjaan dan pesangon karyawan.

"Kalau memang harus dibubarkan pihak perusahaan harus bayar pesangon karyawan atau mereka dipindahkan ke BUMD lain," tambahnya.

Sebelumnya CV Jaya Grafika, anak usaha dari PT Grafika Jaya Sumatera Barat (Sumbar) saat ini dilaporkan sedang bermasalah terkait finansial dan hubungan industrial dengan 20 karyawannya. 

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) itu disebut menunggak gaji karyawan selama dua bulan, mempesiunkan karyawan, dan tidak membayar tagihan BPJS ketenagakerjaan sejak tahun lalu.

Ironisnya, perusahaan tersebut juga dituding tidak memberi pesangon karyawan yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Baca: Grafika Sumbar Dituding Menunggak Gaji, BPJS Ketenagakerjaan dan Tak Bayar Pesangon Karyawan

(utr)

Berita Terkait

Baca Juga