Soal Hak Interpelasi ke Gubernur Sumbar, Pengamat: Seharusnya Sudah Sejak Dulu

Soal Hak Interpelasi ke Gubernur Sumbar Pengamat Seharusnya Sudah Sejak Dulu Gubernur Sumbar Irwan Prayitno (Dok.Covesia)

Covesia.com - Ketua DPD Gerindra Sumbar Andre Rosiade menginstruksikan kepada Fraksi Gerindra DPRD Provinsi Sumatera Barat untuk mengajukan hak interpelasi terhadap Gubernur Sumbar Irwan Prayitno untuk mempertanyakan penggunaan anggaran perjalanan dinas luar negeri.

Menanggapi hal itu, Pengamat Politik Universitas Andalas Padang Edi Indrizal menyatakan seharusnya inisiatif hak interpelasi terhadap gubernur tersebut sudah dilakukan sejak dulu.

"Harusnya sejak lama ini dilakukan. Selama ini fungsi DPRD Provinsi sangat lemah dalam melakukan pengawasan," ungkap Edi Indrizal kepada Covesia.com, Sabtu (14/12/2019).

Menurutnya, kunjungan dinas ke luar negeri yang dilakukan Irwan Prayitno itu cenderung mubazir, namun ada juga beberapa anggota DPRD ikut bersama gubernur.

Menurutnya, akibat kunjungan mubazir tersebut berdampak pada lemahnya pembangunan di Sumbar dalam beberapa tahun terakhir ini.

"Saya kira inilah salah satu problema Sumbar 5-10 tahun terkahir yang mengakibatkan denyut pembangunan kurang signifikan dipengaruhi oleh kinerja Pemda dan DPRD," jelasnya.

Dengan adanya instruksi Ketua DPD Gerindra Sumbar, meskipun seharusnya sejak dulu, namun setidaknya bisa menelusuri lebih jauh penggunaan anggaran yang mubazir tersebut.

"Semoga saja kali ini dengan adanya imbauan Andre akan terbit sedikit cahaya," tegasnya.

Baca Juga: Andre Rosiade Instruksikan Fraksi Gerindra Sumbar Ajukan Hak Interpelasi ke Gubernur

Ketika ditanya bergulirnya hak interpelasi ini akan mempengaruhi hubungan baik Irwan Prayitno dengan Nasrul Abit, Edi menegaskan tidak ada korelasinya hingga sejauh itu.

"Pada dasarnya interpelasi ini urusan institusi, bukan pribadi. Jadi gak masalah. Ini lebih berupa kritik terhadap eksekutif.

 Fungsi DPRD kita memang perlu didorong agar lebih kritis-objektif untuk perubahan kinerja pemerintahan dan pembangunan daerah agar lebah baik," imbuh Edi Inrizal.

Sebelumnya diberitakan Andre Rosiade mengemukakan alasan digulirkan hak interpelasi ini ialah untuk menjawab keresahan dan aspirasi masyarakat mengenai perjalanan dinas ke luar negeri yang dilakukan Gubernur Sumbar hampir setiap bulan pada periode ke dua masa jabatannya.

"Ini perjalanan dinas, menggunakan APBD. Dilakukan gubernur hampir setiap bulan dan bahkan ada dua kali dalam sebulan dan sudah mulai meresahkan masyarakat Sumbar," ungkap Andre saat dikonfirmasi Covesia.com melalui telepon, Jumat (13/12).

(lif)


Berita Terkait

Baca Juga