Kesadaran Elit Politik di Sumbar Tentang Keterwakilan Perempuan Masih Rendah

Kesadaran Elit Politik di Sumbar Tentang Keterwakilan Perempuan Masih Rendah engamat Politik Univesitas Andalas (Unand) Padang Sumatera Barat, Asrinaldi. (Foto: Istimewa)

Covesia.com - Menghadapi Pilgub Sumbar 2020, figur-gigur yang muncul saat ini untuk bacagub didominasi oleh gender laki-laki. Di antaranya yaitu Mahyeldi, M. Shadiq Pasadigoe, Nasrul Abit, Fakhrizal, Riza Falepi, Andre Rosiade, Fadli Zon, dan Ali Mukhni. Sedikit sekali figur yang muncul berasal dari gender perempuan. Saat ini, ada dua figur perempuan yang digadang-gadangkan sebagai bacagub pada Pilgub Sumbar 2020, yaitu Emma Yohanna dan Edriana.

Menanggapi kondisi tersebut, pengamat politik Unand, Asrinaldi, saat dihubungi Covesia.com, Kamis (12/12/2019), menjelaskan bahwa hal ini mengambarkan rendahnya kesadaran elit politik di Sumbar tentang keterwakilan perempuan, dan lebih mengutamakan laki-laki sebagai tokoh yang punya kesempatan untuk menjadi pemimpin atau pejabat politik.

Selain itu, kondisi tersebut juga menggambarkan elit politik di Sumbar juga berhitung peluang bahwa untuk mendapatkan dukungan publik turut mempertimbangkan kultur masyarakat.

"Mungkin saja kultur masyarakat kita belum memberi ruang kepada perempuan untuk menjadi elit politik terutama dalam konteks pejabat politik sebagai kepala daerah sehingga mereka lebih mengutamakan laki-laki," jelasnya.

Dua hal tersebut, menurut Asrinaldi, menjadi alasan mengapa figur perempuan sedikit mengajukan atau diajukan sebagai bacagub pada Pilgub Sumbar 2020 nanti.

Untuk mengatasi hal tersebut, Asrinaldi mengatakan bahwa harus ada ruang yang diberikan oleh elit politik atau partai politik agar bisa mendorong perempuan. Hal ini dikarenakan masih adanya anggapan dalam masyarakat bahwa perempuan belum pantas mengurus urusan publik.

Asrinaldi juga mengatakan bahwa harus ada kesadaran dari elit politik untuk memberi ruang bahwa laki-laki dan perempuan itu sama dalam posisi menjabat sebagai pejabat publik.

Selain itu, Asrinaldi juga menekankan bahwa tentu ada kampanye yang harus dilakukan oleh aktivis kesetaraan gender atau yang konsen dengan masalah tersebut bahwa perempuan juga memiiki kapasitas untuk menjadi pejabat publik.

"Jika itu bisa dilaksanakan, saya yakin, dalam 5-10 tahun mendatang, itu kan baguslah posisi perempuan dalam keterwakilan di jabatan publik di Sumatera Barat," jelasnya.

Asrinaldi kembali menekankan bahwa elit partai politik merupakan pihak yang paling bertanggung-jawab agar keterwakilan perempuan sebagai pejabat publik lebih baik ke depannya.

"Elit partai politik itu kan bisa terus mengkampanyekan dan memberi ruang. Sebab, jangankan untuk menjadi calon kepala daerah, menjadi bupati atau gubernur, menjadi anggota legislatif saja susah partai politik mencari figur perempuan," jelasnya.

Hal ini, kata Asrinaldi, perlu diperhatikan oleh elit politik agar demokrasi Indonesia bisa menjadi lebih baik ke depannya.

"Dalam demokrasi ini, memang harus ada konsistensi melaksanakan undang-undang ya. Keterwakilan perempuan ini sudah ada peraturan perundang-undangannya. Saya pikir partai politik konsiten saja dengan hal itu," jelasnya.

Kontributor: Fakhruddin Arrazzi

Berita Terkait

Baca Juga