Polda Sumbar Bantah Tudingan Pembiaran Ilegal Loging dan Ilegal Mining

Polda Sumbar Bantah Tudingan Pembiaran Ilegal Loging dan Ilegal Mining Kabid HumasPolda Sumbar, Kombes Stefanus Satake Bayu Setianto (Foto: Doni Syofiadi/Covesia)

Covesia.com - Polda Sumbar melalui Kabid Humas Kombes Pol Stefanus Satake Bayu Setianto membantah ada pembiaran yang dilakukan oleh aparat hukum dalam mengatasi kasus ilegal loging dan ilegal mining di wilayahnya.

“Oh, ndak ada, ndak ada. Kita ada melakukan beberapa penindakan dan penertiban, ya,” ujarnya saat dihubungi oleh Covesia.com, Kamis (5/12/2019) di Padang.

Hal tersebut menjawab tudingan yang diajukan oleh WALHI Sumbar bahwa ada indikasi pembiaran oleh aparat hukum di Sumbar dalam mengatasi ilegal loging dan ilegal mining sehingga mengakibatkan kerusakan lingkungan yang masif di Sumbar.

Kepala Departemen Advokasi dan Kampanye WALHI Sumbar, Yoni Candra, mengungkapkan bahwa ilegal loging dan ilegal mining telah menyebabkan kerusakan lingkungan yang masif di Sumbar.

Berdasarkan hasil investigasi WALHI Sumbar, ada enam kabupaten/kota di Sumbar yang mengalami bencana ekologi.  Enam kabupaten/kota tersebut yaitu Kabupaten  Solok Selatan, Kabupaten Agam, Kota Sawahlunto, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten 50 Kota, dan Kabupaten Sijunjung.

Di Kabupaten Solok Selatan, misalnya. WALHI Sumbar mencatat aktivitas penambangan liar sudah dimulai dari tahun 2010 dan sempat terhenti pada 2014, kemudian dilanjutkan kembali dari 2016 sampai sekarang.

Ketika ditanya oleh covesia.com, apakah ada pembiaran terhadap penambangan liar tersebut, Stefanus membantah. “Nggak ada lah. Anggota pun juga dari pihak Polres di kabupaten pun melakukan penindakan, ada penertiban,” ujarnya.

Menurut WALHI Sumbar, memang, di Kabupaten Solok Selatan, beberapa kali ada penertiban yang dilakukan. Namun, WALHI Sumbar menilainya itu  tak ubahnya sebagai penataan.

“Kita menyebutnya penertiban tambang di Solok Selatan itu tidak ubahnya sebagai penataan. Artinya, dihilangkan di titik A, muncul lagi di titik B, dan di titik-titik berikutnya,” jelas Yoni.

Ketika covesia.com menyampaikan hal tersebut, Stefanus menjawab, “Itu memang, memang, apa namanya, masyarakat itu seperti itu. Kita melakukan penertiban. Dia bergeser, kan seperti itu, ya.”

Lebih lanjut, Stefanus mengatakan bahwa masyarakat melakukan aktivitas penambangan aktivitas liar secara kucing-kucingan. “Kan biasalah gitu,” katanya.

WALHI Sumbar menemukan bahwa di Kabupaten Solok Selatan,  ada sekitar 75 eskavator yang beroperasi yang tersebar di 22 titik di 4 kecamatan.

Menanggapi hal tersebut, Stefanus mengatakan ,  “Nanti kita akan melakukan cek.”

Dia juga mengatakan akan mengajak WALHI Sumbar untuk berdiskusi.

Kontributor: Fakhruddin Arrazzi

Baca juga: WALHI: Ada Indikasi Pembiaran Aparat Penegak Hukum Atasi Illegal Loging dan Illegal Mining di Sumbar

Berita Terkait

Baca Juga