MUI Sumbar Serukan Permenag Tentang Majelis Taklim Dicabut

MUI Sumbar Serukan Permenag Tentang Majelis Taklim Dicabut Gusrizal Gazahar

Covesia.com - Ketua Majelis Ulama Indonesia Sumatera Barat Buya Gusrizal Gazahar menyerukan agar Peraturan Menteri Agama (Permenag) Nomor 29 Tahun 2019 tentang majelis taklim harus dicabut.

"Tidak ada gunanya. Dicabut saja," tegasnya saat dihubungi covesia.com, Selasa (3/12/2019).

Gusrizal menjelaskan bahwa aturan majelis taklim harus terdaftar tersebut tidak sesuai dengan dasar negara yakni menjamin umat beragama untuk menjalankan ibadah atau kegiatan keagamaan sesuai dengan tuntutan agamanya. 

"Itu prinsip dasar kita," ujarnya.

Dia menjelaskan bahwa majelis taklim di Indonesia sudah berjalan sekian lama dan tidak ada persoalan.

"Namun sekarang, muncul kecurigaan kepada umat Islam sebagai umat yang mayoritas di Indonesia. Kecurigaan itu berupa isu radikalisme. Padahal, agama sendiri tidak pernah mengajarkan orang untuk berbuat tindakan radikal dalam makna yang negatif," katanya.

Lebih lanjut, Gusrizal menerangkan bahwa makna radikal itu adalah berpikir atau bersikap mendasar kepada prinsip-prinsip yang dianutnya. 

"Kemudian, itu dipakaikan berkonotasi negatif yaitu memaksakan kehendak kita kepada orang lain dengan jalan kekerasan," ujarnya.

Islam sendiri, kata Gusrizal, tidak pernah memaksa orang untuk mengakui kebenaran dengan kekerasan, sebab hal tersebut dilarang di dalam syariat. "Begitu konsepnya," ujarnya.

Gusrizal juga menjelaskan dengan kecurigaan itu jadilah umat Islam sebagai objek yang dipandang sebagai kelompok yang harus diawasi dan ditertibkan. 

"Inilah cara berpikir keliru yang sekerang menjadi pertimbangan membuat kebijakan-kebijakan sehingga muncullah pernyataan masjid-masjid diawasi, majelis taklim didaftarkan. Kalau pun ada pernyataan revisi setelah itu bahwa hanya didata atau segala macam," ujarnya.

Gusrizal berharap kepada pemerintah agar membenahi cara pandang kepada umat Islam. "Jangan anggap umat yang mayoritas ini sebagai musuh, sebagaiancaman terhadap negara," katanya. 

Dia juga menjelaskan bahwa masjid memiliki fungsi dan peranan di dalam syariat Islam yang tidak berbenturan dengan kepentingan hidup berbangsa.

"Jadi, kalau seandainya ada penyimpangan yang dilakukan oleh oknum, hal seperti itu bukanlah sikap mayorits umat dan lebih kepada penyimpangan kepada personal, bukan karena tuntutan agama," ujarnya.

Dia juga berharap agar pemerintah berhenti membuat resah umat. "Negara semestinya membuat ketenangan, kedamaian, dan kenyamanan, bukan membuat keresahan," katanya.

Kontributor: Fakhruddin Arrazi

Berita Terkait

Baca Juga