Wabup 50 Kota Cicil Uang Ganti Gratifikasi ke Negara

Wabup 50 Kota Cicil Uang Ganti Gratifikasi ke Negara Wabup Limapuluh Kota, Ferizal Ridwan saat menyetor uang ganti gratifikasi ke KPK, di Jakarta, Jumat (29/11). Sumber: istimewa

Covesia.com - Wakil Bupati Limapuluh Kota Ferizal Ridwan menyetorkan menyicil uang ganti gratifikasi ke kas negara. Hal itu dilakukan setelah penetapan status uang Rp70 juta pemberian Bupati Limapuluh Kota, Irfendi Arbi kepada dirinya dianggap sebagai gratifikasi oleh KPK. 

Cicilan pertama langsung diantarkan oleh Ferizal ke gedung KPK RI di Jakarta dan ditemani oleh aktivis Luak 50, Yudilfan Habib.

“Tadi siang saya datang bersama aktivis Luak 50, Yudilfan Habib untuk mengantarkan uang ke gedung KPK," katanya kepada Covesia.com melalui telepon seluler, Jumat (29/11/2019).

Uang itu, katanya, mengganti uang yang diberikan oleh Bupati kepadanya pada 10 Juli 2019 silam. 

"Karena jumlahnya cukup besar, sekarang ini saya baru mampu mengembalikan sebesar Rp25 juta. Jadi istilahnya saya mengicil untuk mengembalikan uang ini ke negara,” sebut Ferizal.

Untuk cicilan selanjutnya, Ferizal akan menyicil Rp25 juta lagi, pada 30 Desember 2019. Kemudian sisanya sebesar Rp 20 juta akan dicicil pada 25-30 Januari 2020.

“Uang ini akan saya cicil sebanyak 3 kali. Cicilan kedua Rp25 juta dan sisanya Rp20 juta pada akhir Januari 2020. Hal seperti ini sudah saya koordinasikan dengan tim Gratifikasi KPK RI. Mengingat kemampuan keuangan saya yang bergantung pada gaji dan honor tidak mencukupi untuk sekali bayar,” sebutnya.

Sementara itu Aktivis Luak 50 yang juga ketua Forum Komunikasi Luak 50, Yudilfan Habib mengapresiasi langkah yang dilakukan oleh Ferizal. 

Namun, ia mendesak aparat penegak hukum untuk menyelesaikan persoalan gratifikasi ini hingga tuntas secara transparan dan terbuka.

“Langkah yang dilakukan oleh Wabup ini sudah tepat. Apa yang ia terima dari Bupati itu adalah hadiah dan masuk dalam kategori gratifikasi," katanya. 

Sampai sekarang, menurutnya, hanya Wakil Bupati yang didesakan menyelesaikan persoalan. Sedangkan Bupati tidak ada pengusutan. 

"Padahal si pemberi dan si penerima harus bertanggung jawab,” sebut Yudilfan.

Yudilfan juga mengatakan saat memberikan uang Rp 70 juta ini, Bupati sempat melontarkan ucapan uang ini adalah hasil Badoncek (Patungan-red) para ASN. 

Namun, siapa ASN, berapa banyak ASN dan masing-masing mnyumbangkan berapa belum ada keterbukaan informasi terkait hal ini.

“Siapa saja ASN-nya dan berapa mereka memberikan, apakah ada paksaan atau tidak. Perlu ditelusuri oleh penegak hukum. Apalagi selama ini yang terbuka dan desakan hanya mengarah ke Wakil Bupati."

"Sedangkan kepada Bupati tidak ada. Ini ada apa?. Masyarakat perlu tahu sejauh mana pemeriksaan kepada Bupati sampai hari ini terkait gratifikasi ini,” jelas Yudilfan.

Desakan yang diminta oleh dirinya ini didasari maraknya praktik sogok menyogok di tubuh Pemkab Limapuluh Kota. Termasuk untuk mendapatkan penghargaan.

“Sudah tidak menjadi rahasia lagi bagaimana prilaku sogok menyogok di tubuh Pemkab Limapuluh Kota. Untuk satu perhargaan saja, harus mengelontorkan uang ratusan juta. Buktinya saat ada pelajar SMP di Harau yang mengalami gangguan jiwa akibat bullying, tak sampai seminggu Limapuluh Kota dapat penghargaan Kota Layak Anak," sebutnya. 

"Makanya saya mendorong penegak hukum untuk mengusut apapun yang menjadi pelanggaran di Limapuluh Kota ini. termasuk soal Gratifikasi ini,” ujarnya.

Sebelumnya tanggal 10 Juli 2019, Bupati Limapuluh Kota, Irfendi Arbi menyerahkan uang sebesar Rp70 juta kepada Wakil Bupati, Ferizal Ridwan untuk mengganti uang perjalanan haji Ferizal melalui jalur Tim Pendamping Haji Daerah (TPHD).

Kemudian pemberian uang ini membuat masyarakat Kabupaten Limapuluh Kota heboh karena sudah masuk dalam kategri gratifikasi kepala daerah. 

Wakil Bupati pun melaporkan diri ke KPK dan penegak hukum karena telah menerima uang tersebut keesokan harinya.

Sampai pada akhirnya, KPK menetapkan status uang tersebut adalah milik negara tanggal 23 Oktober 2019 melalui surat KPK RI nomor : B/8617/GTF.02.01/13/10/2019.  

Saat surat KPK ini terbit, uang pemberian tersebut sudah habis digunakan oleh Ferizal Ridwan untuk membantu pembangunan mesjid, bantuan sosial, kepemudaan dan memba'dalkan haji pahlawan Nasional Ibrahim Datuk Tan Malaka. 

(agg/rdk)

Berita Terkait

Baca Juga