Isu Rp500 M Untuk Kursi Menteri, Pengamat: Jadikan Pintu Masuk, Bukan Reaktif Membantah

Isu Rp500 M Untuk Kursi Menteri Pengamat Jadikan Pintu Masuk Bukan Reaktif Membantah Emrus Sihombing (Antara)

Covesia.com - Wacana hangat siang ini,  adanya isu dugaan terkait tentang 500 M rupiah untuk sebuah jabatan menteri.

Terkait isu tersebut,  Pengamat Politik dari Universitas Pelita Harapan (UPH), Emrus Sihombing menyatakan bahwa para pihak sebaiknya menahan diri untuk tidak terlalu reaktif menolak atau membantah isu  tersebut.   Sebaiknya mengajak para pihak untuk saling konfirmasi menguji kebenaran isu tersebut. Bukan malah seolah "kebakaran jenggot."

Menurut Emrus, argumentasi penolakan dengan alasan gaji yang diterima sebagai menteri kurang lebih hanya Rp. 100.000.000, per bulan untuk seorang menteri sehingga tidak logis mau membayar 500 M rupiah, karena sangat jauh dari gaji yang diperoleh selama lima tahun, yaitu  sekitar 6 M rupiah.  

"Argumentasi ini terlalu sederhana dan sangat lemah.  Bila memang hasil investigasi ada yang mau membayar 500 M rupiah,  boleh jadi orang yang bersangkutan telah melakukan kalkulasi dalam bentuk korupsi anggaran kementerian pertahun yang mencapai puluhan truliyunan rupiah  atau korupsi kebijakan, seperti perijinan," tutur Emrus dalam keterangan tertulisnya kepada Covesia.com, Selasa (26/11/2019). 

"Menteri itu tetap manusia, yang bisa saja jabatannya sebagai produk transaksional.  Bukankah beberapa menteri kita sudah  ada yang berurusan dengan KPK terkait dengan tindak pidana korupsi?," ujar Direktur Eksekutif Lembaga EmrusCorner itu menimpali.

Kemudian, alasan bahwa dengan jumlah uang sebesar 500 M rupiah akan mudah diditeksi dan diketahui ole PPATK. Argumentasi ini menapikkan ungkapan,  "maling selalu selangkah lebih maju" daripada penindakan atau pencegahan. 

Dari sisi positif,  isu ini justru bisa menjadi pintu masuk untuk melakukan investigasi lebih lanjut oleh aparat hukum dan atau media massa, agar memang penyelenggaraan negara kita  menjadi transparan. 

"Saya menyarankan agar fakta,  data dan bukti yang dimiliki HD sebagai orang yang melontarkan isu tersebut, sebagai pertanggungjawaban publiknya harus bersedia menyampaikan atau melaporkannya ke aparat hukum dan atau media massa. Jika tidak,  lontaran pandangan ini berpotensi menimbulkan kegaduhan di ruang publik," tambanya mengakhiri.

(adi)

Berita Terkait

Baca Juga