Ini Tanggapan Ketua DPR Soal 'Pencekalan' Habib Rizieq

Ini Tanggapan Ketua DPR Soal Pencekalan Habib Rizieq Puan Maharani

Covesia.com - Habib Rizieq Syihab menunjukkan apa yang disebut surat 'pencekalan' yang membuat dirinya tak bisa kembali ke Indonesia. Ketua DPR Puan Maharani mengatakan akan bertanya kepada Menko Polhukam Mahfud Md terkait kebenaran informasi tersebut.

"Nanti saya coba tanya Pak Mahfud deh, saya telepon-teleponan deh sama Pak Mahfud. Pak Mahfud kan harusnya akrab sama Rizieq Syihab. Jadi ya kita lihat, saya belum terinfo tentang hal itu," kata Puan di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (12/10/2019).

Puan mengatakan belum bisa berkomentar lebih lanjut soal hal itu. Politikus PDIP itu mengaku tak ingin mengomentari hal yang belum jelas duduk permasalahannya.

"Saya belum dapat informasinya, jadi nggak bisa komentar. Nanti kalau komentar dianggap di luar kapasitas. Jadi lebih baik kita cek dulu lah sebenarnya ada masalahnya di mana," ujar Puan.

Sebelumnya, Habib Rizieq mengungkapkan alasannya tidak bisa pulang ke Indonesia dengan menunjukkan surat pencekalan dari pihak pemerintah Indonesia yang ditujukan kepada pemerintah Arab Saudi. Dia menyebut pencekalannya itu tak berkaitan dengan kasus pidana apa pun.

"Saya dilarang berpergian ke Saudi, bahkan ini dituliskan sebabnya adalah karena alasan keamanan. Jadi sekali lagi, saya dicekal di sini bukan karena saya lakukan pelanggaran keimigrasian, bukan saya melakukan pelanggaran pidana atau perdata, bukan karena saya melakukan sesuatu kejahatan di Saudi ini, tidak. Karena alasan keamanan," ujar Habib Rizieq dalam kanal YouTube Front TV, Minggu (10/11).

Habib Rizieq menyebut ada pihak yang takut dirinya pulang ke Indonesia. Sambil menunjukkan bukti surat dua lembar yang disebutnya sebagai surat pencekalan, Habib Rizieq mengatakan pemerintah Arab Saudi bakal mencabut 'pencekalan' itu jika sudah ada perjanjian resmi pemerintah Indonesia untuk tidak mengganggunya.

Pengakuan Habib Rizieq Syihab ini dibantah Menko Polhukam Mahfud Md. Mahfud kemudian mempertanyakan kebenaran surat tersebut.

"Saya tidak tahu itu suratnya, suruh kirim ke sayalah. Kok hanya di TV gitu. Saya ingin tahu itu surat benar apa, apa surat resmi atau berita koran atau apa kan gitu cuma diginikan (diperlihatkan) di medsos. Coba suruh kirim copy-nya ke saya, saya ingin tahu," ujar Mahfud di Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, kemarin.

(lif/dtc)

Berita Terkait

Baca Juga