Senator Loenardy Minta Pemerintah Talangi Klaim BPJS

Senator Loenardy Minta Pemerintah Talangi Klaim BPJS Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Leonardy Harmainy (Covesia)

Covesia.com - Kebijakan pemerintah menaikkan iuran peserta program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) mulai Januari 2020, harus dibarengi dengan peningkatan layanan kepada masyarakat. 

Namun, harapan untuk mendapatkan pelayanan yang semakin baik dikhawatirkan tidak bisa tercapai. Pasalnya, banyak rumah sakit yang kondisinya sulit akibat tunggakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. 

Oleh karena itu, pemerintah perlu memberikan dana talangan kepada BPJS Kesehatan untuk membantu membayar utang kepada rumah sakit. Hal tersebut diungkapkan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Leonardy Harmainy, Jumat (8/11/2019).

Senator asal Sumbar itu menyebutkan, per September 2019 data Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (Persi), tunggakan pembayaran kewajiban klaim BPJS Kesehatan kepada rumah sakit mencapai Rp6,5 triliun. "Besarnya jumlah tunggakan klaim akibat defisit keuangan BPJS Kesehatan itu perlu dibantu dana talangan dari pemerintah," ujarnya.

Dana talangan yang bersumber dari APBN tersebut, kata Leonardy mesti dibantu secepatnya sebelum kenaikan iuran diberlakukan, karena BPJS sendiri tidak bisa melunasinya karena mengalami defisit dana sangat besar.

Jika tidak, mantan Ketua DPRD Sumbar ini khawatir rumah sakit semakin kesulitan membayar gaji dokter, perawat dan pegawai hingga membeli obat untuk pasien. Belum lagi untuk biaya operasional sehari-hari rumah sakit. 

"Dampaknya tidak hanya terhadap operasional rumah sakit, tapi juga bisa berakibat ke nyawa  pasien. Persoalan kemanusiaan. Saya tidak bisa membayangkan nantinya jika ada pasien yang tidak bisa lagi memperoleh obat karena rumah sakit kehabisan stok obat akibat ketiadaan dana lagi buat beli obat. Jadi, pemerintah harus hadir memberikan talangan," tutur Leonardy yang juga Ketua Badan Kehormatan DPD RI itu.

Sementara pemerintah memberikan dana talangan, BPJS Kesehatan juga diminta proaktif dalam mengurangi tunggakan iuran dari peserta. "Tapi dengan cara-cara humanis," ingatnya.

Sebagaimana diketahui, kenaikan iuran BPJS  diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Kenaikan iuran sudah resmi ditandatangani Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 24 Oktober 2019.

Dalam Pasal 34 Perpres tersebut diatur bahwa iuran peserta pekerja bukan penerima upah (PBPU) kelas 3 akan meningkat menjadi Rp 42.000, dari saat ini sebesar Rp 25.500.I Iuranpeserta atau mandiri kelas 2 akan meningkat menjadi Rp 110.000 dari saat ini sebesar Rp 51.000. Lalu, iuran peserta kelas 1 akan naik menjadi Rp 160.000 dari saat ini sebesar Rp 80.000. Besaran iuran tersebut berlaku pada 1 Januari 2020.

(*/dnq)

Berita Terkait

Baca Juga