LBH Padang Kembali Desak Polda Sumbar Bayarkan Ganti Rugi Faisal-Budri dan Erik Alamsyah

LBH Padang Kembali Desak Polda Sumbar Bayarkan Ganti Rugi FaisalBudri dan Erik Alamsyah (Foto: Doni Syofiadi/Covesia)

Covesia.com - Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang kembali mendesak kepolisian Polda Sumbar untuk segera membayarkan uang ganti rugi kepada keluarga Faisal-Budri dan Erik Alamsyah yang sudah berkekuatan hukum tetap (Inkrah) sejak 2017 lalu dengan total sebesar enam ratus juta tujuh ratus ribu rupiah (Rp 600.700.000).

Faisal-Budri merupakan dua tahanan kakak beradik korban kekerasan yang ditemukan tewas tergantung di kamar mandi tahanan Polsek Sijunjung 2011 silam. LBH Padang mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) secara perdata dan diputus sampai tingkat kasasi. Dalam putusan kasasi, pihak kepolisian harus membayarkan sejumlah ganti kerugian immateril terhadap keluarga korban Rp 500 juta.

Sedangkan Erik Alamsyah (19), korban kekerasan berujung kematian yang dilakukan oleh enam orang oknum Polresta Kota Bukitinggi pada Maret 2012 lalu.  Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi mengabulkan sebagian gugatan penggugat dengan putusan menghukum tergugat untuk membayar kepada Alamsyafudin, Ayah Erik Alamsyah, atas kerugian materiil dan immateriil sebesar Rp 100.700.000.

Baca juga: Jalan Panjang Keluarga Erik Alamsyah dan Faisal-Budri Mencari Keadilan

Menurut LBH Padang, kedua kasus tersebut telah berkekuatan hukum tetap (inkrah) oleh Mahkamah Agung (MA) pada tahun 2017. Kepolisian di sini, Kapolda Sumbar harus membayarkan ganti rugi kepada keluarga korban, namun sampai sekarang berlum terlaksana.  

"Putusan Faisal-Budri dan Erik Alamsyah telah inkrah sejak 2017, karena jauh dari MA putusan baru disampaikan 2018. Kemudian kita mengirim surat permohonan eksekusi kepada pengadilan Negeri Bukittingi dan Pengadilan Negeri Padang," ujar Kepala Bidang Pembaharuan Hukum LBH Padang, Albi Hardi kepada Covesia.com di Padang, Senin (4/11/2019).


Aldi mengatakan, pihaknya terus mengirim surat ke Polda Sumbar, Polda pun merespon dengan mengundang LBH Padang dengan berjanji membayarkan ganti rugi melalui tim Ad Hoc Polda Sumbar.

"Itu pada bulan Agustus 2019 kemaren, Polda membentuk Tim AD Hoc, namun sampai sekarang belum ada kejelasan ganti rugi ini," terang Aldi.

Selain dua kasus di atas, LBH Padang juga menyayangkan 13 kasus lainnya di ranah Polda Sumbar yang masih tertunda.

(dnq)

Berita Terkait

Baca Juga