Soal Gerindra Minta Jatah Menteri, Pengamat: Yang Menang Juga Ngajak Karena Takut Diserang

Soal Gerindra Minta Jatah Menteri Pengamat Yang Menang Juga Ngajak Karena Takut Diserang Pengamat Politik Universitas Indonesia Arbi Sanit (Foto: Antara)

Covesia.com - Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden baru saja dilantik MPR kemarin, Minggu (20/10/2019). Tentu usai pelantikan publik menunggu nama-nama jajaran menteri dari kabinet kerja Jokowi jilid 2.

Santer beredar kabar bahwa Jokowi telah menyiapkan kursi menteri untuk Partai Gerindra dimana dalam perhelatan Pilpres lalu, partai itu menjadi rival Jokowi dengan mengusung paslon lain. Tentu hal ini menjadi pro dan kontra di masyarakat.

Menanggapi hal itu, Pengamat Politik Universitas Indonesia Arbi Sanit menilai kondisi ini menjadikan negara Indonesia kehilangan sistem, pasalnya bagaimana mungkin pastai yang dengan jelas imagenya adalah oposisi meminta jatah kursi menteri dan pemenang pemilu memenuhi hal tersebut.

"Politisinya mabok, sudah tidak tahu mana yang benar mana yang salah. Tidak tahu dengan demokrasi," ungkap Arbi kepada Covesia.com melalui telepon, Senin (21/10/2019).

Menurutnya partai pengusung Jokowi sengaja mengajak Gerindra untuk masuk agar tidak ada yang menyerangnya saat menjalankan pemerintahan lima tahun ke depan.

"yang kalah pengen masuk. Yang menang juga ngajak soalnya takut diserang nantinya. Ini negara republik apa kerajaan?," paparnya.

Lebih lanjut Arbi mengungkapkan semua penyelesaian masalah ini berada di tangan Jokowi sebagai pemimpin karena kondisi seperti ini merupakan ujian untuknya.

"Kalau dia (Presiden Jokowi Red) paham dengan konsep, teori demokrasi maka dia akan aman," tambahnya.

Sementara itu Pengamat Politik Universitas Andalas (Unand) Padang Sumatera Barat Edi Indrizal menilai ini sejatinya real politik dimana antara politik secara ideal bisa berbeda dengan kenyataan politik yang terjadi.

"Apa yang nanti terjadi sama-sama kita lihat karena juga tidak ada jaminan bahwa dengan adanya oposisi pasti pembangunan akan lbh berkemajuan. Meskipun jg sering dikatakan bahwa tanpa oposisi, pemerintah berpotensi otoriter," kata Koordinator Lembaga Survey Indonesia (LSI) Wilayah III ini melalui pesan Whatsapp pada Covesia.com.

(utr)

Berita Terkait

Baca Juga