Isu HAM Tak Ada dalam Pidato Jokowi, KontraS: Hanya Jualan Kampanye Semata

Isu HAM Tak Ada dalam Pidato Jokowi KontraS Hanya Jualan Kampanye Semata Presiden Jokowi bersama Wapres Ma'ruf Amin dan Ketua MPR Bambang Soesatyo memberikan keterangan kepada wartawan usai upacara pelantikan presiden dan wakil presiden periode 2019-2024 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu (20/10/2019). Foto: Antara

Covesia.com -  Pidato perdana Presiden Joko Widodo (Jokowi) usai dilantik untuk periode keduanya menjadi sorotan. Salah satunya gara-gara tak ada persoalan penuntasan kasus HAM atau penegakan HAM yang diangkat dalam pidato itu.

Komisi Untuk Orang Hilang Dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menilai ada sejumlah makna dari tak diangkatnya isu HAM dalam pidato Jokowi. Makna pertama ialah HAM tidak dapat tempat dan negara tidak memberi tempat.

"Tidak disinggungnya hak asasi manusia dalam pidato politik Jokowi menegaskan dua hal, HAM tidak dapat tempat dan negara (presiden) tidak memberinya tempat. Disebutnya HAM selama ini hanya sebagai barang jualan kampanye semata. Sebagaimana dagangan, ia akan selesai ketika barangnya terjual," ujar Kabiro Pemantauan dan Penelitian KontraS Rivanlee Anandar, kepada wartawan, seperti dilansir detikcom, Senin (21/10/2019).

Makna berikutnya, kata Rivanlee, isu HAM sudah 'selesai' karena bisa membuat Jokowi-Ma'ruf Amin meraih lebih banyak suara dibanding Prabowo Subianto-Sandiaga Uno saat Pilpres 2019. Dia menilai negara saat ini malah menganggap HAM sebagai penghambat.

"Tidak dibahasnya HAM dalam pidato Jokowi menunjukkan bahwa ia telah 'selesai' dengan HAM karena tugas HAM sebagai sumber suara sudah usai. Setelah terpilih, Ia lupa sebagaimana Nawa Cita yang pada periode pertamanya selalu digaungkan tentang hak asasi manusia yang kini tidak jelas juntrungannya. Negara seolah menganggap HAM sebagai penghambat dalam melakukan sesuatu, padahal HAM adalah keharusan dalam mempertimbangkan sebelum, saat, bahkan sesudah memutuskan sebuah kebijakan," ujarnya.

Rivanlee kemudian menyinggung sikap pemerintah yang begitu memamerkan ketika Indonesia terpilih menjadi anggota Dewan HAM PBB. Dia menganggap sikap pemerintah berlebihan, padahal penegakan HAM sendiri masih menjadi pekerjaan rumah bagi Indonesia.

"Tidak terbahasnya isu HAM ini pula menggambarkan arah pemerintahan lima tahun ke depan. Isu HAM menjadi subordinat, namun di sisi lain glorifikasi terpilihnya kembali Indonesia sebagai anggota dewan HAM sangat berlebihan di saat pekerjaan rumah tentang HAM itu sendiri tidak ada yang selesai," tegasnya.

Sebelumnya, Jokowi menyampaikan pidato usai dilantik di gedung MPR, Jakarta, Minggu (20/10). Jokowi menyampaikan lima prioritas di periode keduanya, yaitu pembangunan SDM, melanjutkan pembangunan infrastruktur, penyederhanaan regulasi, penyederhanaan birokrasi dan transformasi ekonomi.

"Jangan lagi kerja kita berorientasi proses, tapi harus berorientasi pada hasil-hasil yang nyata," ucap Jokowi.

(rdk)

Berita Terkait

Baca Juga