UU KPK Baru Resmi Berlaku, Akademisi: Pemberantasan Korupsi Saat Ini Dalam Suasana Gelap

UU KPK Baru Resmi Berlaku Akademisi Pemberantasan Korupsi Saat Ini Dalam Suasana Gelap Ilustrasi (pixabay)

Covesia.com - Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang baru resmi berlaku hari ini. Hal tersebut sesuai dengan amanat UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

"Dalam hal Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditandatangani oleh Presiden dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Rancangan Undang-Undang tersebut disetujui bersama, Rancangan Undang-Undang tersebut sah menjadi Undang-Undang dan wajib diundangkan" bunyi Pasal 73 ayat 2 UU tersebut.

Namun, banyak pihak tetap menentang diberlakukannya UU baru KPK tersebut karena dinilai dapat memperlemah lembaga antirasuah tersebut dalam memberantas tindak pidana korupsi kedepan.

"Pemberantasan korupsi tidak boleh stagnan. Secara tidak langsung pemberantasan korupsi saat ini dalam suasana gelap," tutur pengajar Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat (UMSB), Wendra Yunaldi kepada covesia.com, Kamis (17/10/2019).

Ia beralasan UU KPK terbaru sarat dengan kontroversial khusunya dalam hal penindakan tindak pidana korupsi. 

Ia mencontohkan, pimpinan KPK merupakan penanggung jawab tertinggi yang berwenang menerbitkan surat perintah penyelidikan, penyidikan, penahanan, penuntutan, dan penangkapan. Namun dalam UU baru kewenangan pimpinan sebagai penanggung jawab tertinggi, penyidik, dan penuntut umum dihapus. Di UU yang baru, hampir semua kewenangan pimpinan KPK diambil alih oleh Dewan Pengawas.

Soal dewan pengawas yang saat ini belum dibentuk pun akan menjadi perdebatan khusunya bilamana KPK melakukan tindakan hukum khusunya operasi tangkap tangan (OTT). Pasalnya, menurut Yunaldi dalam UU KPK yang baru jelas disebutkan bahwa penyadapan harus berdasarkan izin dari dewan pengawas, yang dipilih presiden.

"Yang berbahaya adalah terhadap OTT yang kemarin seperti di lampung dan Medan. Tetap debattable. Apakah pimpinan KPK yang saat ini masih memiliki kewenangan untuk melakukan penindakan seperti UU lama.

Semetara dalam UU saat ini pimpinan KPK bukan lagi sebagai penyidik atau penuntut umum, dan butuh dewan pengawas," terang pegiat gerakan antikorupsi yang meraih gelar doktor hukum dari Universitas Islam Sultan Agung, Semarang ini.

Ia menimpali, meski keberadaan dewan pengawas sebagaiman yang disebutkan dalam Pasal 69 D UU KPK yang baru yang mengatur soal peralihan aturan dari UU lama ke UU baru, jika dewan pengawas belum terbentuk, KPK tetap bisa bekerja sesuai dengan aturan sebelumnya. Namun hal tersebut menurutnya tetap akan menjadi perdebatan dari berbagai kalangan.

"Zaman gelap pemberantasan korupsi. Hari ini akan stagnan," cetusnya.

(adi)

Berita Terkait

Baca Juga