UU KPK Mulai Berlaku, Pemerintah Harus Susun Mekanisme Kerja Dewan Pengawas

UU KPK Mulai Berlaku Pemerintah Harus Susun Mekanisme Kerja Dewan Pengawas Pakar Hukum Pidana Universitas Islam Indonesia (UII) Mudzakkir (Foto: Antara)

Covesia.com - Pakar Hukum Pidana Universitas Islam Indonesia (UII) Mudzakkir menilai pemerintah saat ini harus berfokus pada pembentukan dewan pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan mekanisme kerja.

Hal ini disampaikan Mudzakkir menyusul mulai diberlakukan Undang-Undang (UU) KPK hari ini, Kamis (17/10/2019). UU KPK yang disahkan DPR pada 17 September 2019 itu menggantikan UU KPK Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. 

Baca: UU KPK Baru Berlaku Hari Ini, Berikut Pasal-pasal yang Mulai Aktif

"Kita tidak bisa mengatakan setuju atau tidak setuju terkait dikeluarkannya Perppu (Peraturan Pemerintah Pengganti UU) karena isi Perppu itu harus jelas dulu. Kalau nanti malah lebih buruk dari UU KPK yang sekarang ini malah repot lagi kan," ungkapnya saat dikonfirmasi Covesia.com melalui telepon, Kamis. 

Menurut Mudzakkir seharusnya Presiden Jokowi selaku pemerintah saat ini harus memikirkan dan mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) mengenai mekanisme pemilihan dewan pengawas KPK dan bagaimana standar kerjanya.

"Dewan pengawas ini merupakan jembatan dari persoalan saat ini. Seperti masalah penyadapan. KPK harus izin dulu baru bisa sadap pembicaraan orang. Jadi dewan pengawas ini harus bertindak sebagai pengawas pemberi izin dengan sistem kehakiman yang independen," tambahnya.

Maka dari itu, lanjutnya Pemerintah harus memikirkan bagaimana dewan pengawas ini tidak menjadi eksekutif sehingga bisa menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya. "Nanti malah kalau eksekutif jadinya harus dibikin lagi pengawasnya, kan repot juga," tambahnya.

"Sebenarnya yang ditakutkan masyarakat dan saya sendiri khawatir dewan pengawas dijadikan alat politik. Jadi hanya mengawasi orang-orang oposisi sehingga ini yang harus dijaga dan dipertimbangkan Presiden," tambahnya.

(utr)

Berita Terkait

Baca Juga