Mega Proyek Jembatan Selat Sunda Dibatalkan Pemerintahan Jokowi-JK

Mega Proyek Jembatan Selat Sunda Dibatalkan Pemerintahan JokowiJK

Bandarlampung - Pemerintahan Presiden Joko Widodo-Wapres Jusuf Kalla memilih untuk tidak melanjutkan proyek Jembatan Selat Sunda (JSS) dengan sejumlah pertimbangan, seperti mega proyek itu akan mematikan ciri khas Indonesia sebagai negara maritim, dan tentu akan memicu ketimpangan pembangunan antara wilayah Indonesia bagian barat dan bagian timur.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Andrinof Chaniago menyebutkan ada tiga pertimbangan kenapa pemerintah tidak memprioritaskan pembangunan JSS. Pertama, pembangunan JSS tidak sesuai dengan visi misi maritim Jokowi. Kedua, dengan anggaran sangat besar maka JSS akan membuat ekonomi makin tersentralisasi di Jawa dan Sumatera. Ketiga, pembangunan JSS dapat membuat harga properti semakin mahal di Kawasan Strategis dan Infrastruktur Selat Sunda.

"Kita juga harus menghilangkan paradoks dalam merencanakan proyek-proyek pembangunan. Katanya mau pemerataan, tapi malah bikin mega proyek yang mensentralisasikan ekonomi," ujar dia sebagaimana dilaporkan kantor berita Antara, Kamis (13/11/2014) dilansir covesia.com. Ia mengatakan, setelah pembangunan di kawasan Indonesia bagian timur terealisasi, seperti Jembatan Soekarno di Sulawesi dan kawasan industri di Kalimantan, rencana pembangunan JSS baru dapat dijajaki kembali. Waktunya kira- kira sekitar 10-15 tahun dari sekarang.

Argumentasi JSS mematikan ciri khas kemaritiman Indonesia masih bisa diperdebatkan, namun ketimpangan pembangunan memang hal tidak terelakkan karena Sumatera dan Jawa merupakan pusat perekonomian Indonesia. Dibangun tidaknya JSS, sentra perekonomian Indonesia tetap di Jawa dan Sumatera.

Memang ada perkiraan sejumlah kalangan bahwa dampak pembangunan JSS berbiaya sekitar Rp250 trilun itu akan mampu meningkatkan perekonomian Indonesia hingga 80 persen, mengingat Sumatera dan Jawa merupakan daerah berpenduduk terbesar dengan infrastruktur dan kandungan sumber daya alamnya yang besar pula.

Menjelang berakhirnya era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, nasib JSS tak kunjung jelas meski rencana pembangunan Jembatan Selat Sunda sudah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kawasan Strategis dan Infrastruktur Selat Sunda.(ant/cal)

Berita Terkait

Baca Juga