LSI: Bakal Lemahkan KPK, Sebagian Besar Publik Desak Presiden Keluarkan Perppu Batalkan UU

LSI Bakal Lemahkan KPK Sebagian Besar Publik Desak Presiden Keluarkan Perppu  Batalkan UU Gedung KPK (Foto: Antara)

Covesia.com - Berdasarkan hasil survey telepon nasional yang dilakukan Lembaga Survey Indonesia (LSI) menunjukan sebagian besar publik meyakini bahwa revisi UU KPK hanya akan melemahkan lembaga anti rasua tersebut.

Tercatat 70,9 persen publik yang tahu revisi UU KPK menyakini bahwa UU KPK yang baru melemahkan lembaga anti rasuah itu. Sisanya 18 persennya tidak yakin UU tersebut akan melemahkan KPK.

Bahkan publik juga sangat mendukung demontrasi yang dilakukan oleh mahasiswa beberapa waktu lalu untuk menentang UU KPK yang baru ini.

"Dari mereka yang tahu isi revisi UU KPK itu, 60,7 persen mendukung demo yang dilakukan oleh mahasiswa untuk menentang UU KPK dan hanya 5,9 persen yang menolak," tulis rilis yang diterima Covesia.com, Senin (7/10/2019).

Lebih lanjut menurut LSI sebagian besar publik juga mendesak Presiden Joko Widodo untuk mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perppu) untuk membatalkan UU KPK yang baru disahkan oleh DPR ini.

"Dengan adanya kontroversi atas UU KPK tersebut, 76,3 persen pubik nasional yang tahu revisi UU KPK mendukung agar Presiden membatalkan UU KPK tersebut dengan mengeluarkan Perppu," tulis LSI.

Berdasarkan survey ini juga diketahui bahwa secara umum kepercayaan publik pada KPK dan Presiden jauh diatas kepercayaan pada DPR

Baca: Survey LSI: Polemik UU KPK Tak Begitu Pengaruhi Kepercayan Publik Pada Jokowi

(utr)

Berita Terkait

Baca Juga