Otong Rosadi Soal Pengesahan UU KPK: Telah Terjadi 'Perselingkuhan' DPR dengan Presiden!

Otong Rosadi Soal Pengesahan UU KPK Telah Terjadi Perselingkuhan DPR dengan Presiden Otong Rosadi

Covesia.com - Pakar Hukum Universitas Eka Sakti, Padang Otong Rosadi menyatakan telah terjadi perselingkuhan antara DPR dengan Presiden dalam perancangan RUU KPK hingga akhirnya disahkan..

Rektor Universitas Ekasati itu mengatakan bahwa prosedur penyusunan dan pembahasan dilakukan oleh DPR bersama-sama dengan presiden. “Peran legislasi DPR memang kuat, tetapi ada satu permasalahan yakninya pada prosedur yang dilakukan, oleh banyak pihak termasuk saya.  Satu tahapan tersebut ialah perancangan  itu baru bisa dibahas DPR kalau sudah masuk Program  legislasi nasional,” ungkapnya kepada Covesia.com saat ditemui di Auditorium Universitas Eka Sakti Padang, Rabu (18/9/2019).

“Jika sudah disepakati ada juga yang diprioritas dan RUU KPK tersebut tidak masuk pada program tersebut,” ungkapnya.

Lebih lanjut Otong menjelaskan bahwa hal tersebut menjadi kekhawatiran banyak pihak termasuk dirinya di akademisi. “Bagaimana mungkin DPR dan Presiden di era reformasi demokratisasi  keterbukaan sekarang ini membahas RUU yang begitu pentingnya dalam keadaan tertutup dan sembunyi-sembunyi,” ungkapnya.

Mereka seolah menghindari intipan publik. “Jangankan ikut serta mengintip pun tidak diizinkan,” ujarnya.

Ia berpendapat bahwa salah satu hal yang tidak boleh dikesampingkan adalah partisipasi publik. “Semua stakeholder harus diundang untuk mendiskusikan bersama,” terangnya.

“Kita berharap presiden tidak mengeluarkan surat presiden. Namun faktanya surat presiden tetap dikeluarkan, pembahasan tetap dilakukan, dan bahkan pengesahan persetujuan dilakukan dalam relatif singkat,” ujarnya.

“Benar, ternyata presiden dengan DPR berselingkuh untuk melakukan revisi dalam waktu yang sangat kasip. Di waktu yang sedianya mereka di satu minggu ini sudah harus tidak lagi dan Oktober harus berganti pada yang baru,” jelasnya.

Nah ini kan perselingkuhan, tinggal menunggu 30 hari untuk penandatanganan presiden. “Ditandatangani atau tidak itu tetap dianggap sah dalam sistem baru.

Otong mengatakan yang bisa dilakukan sekarang ialah constitutional review ke Mahkamah Konstitusi. Ia juga menyepakati bahwa beberapa pasal perubahan disinyalir memang merupakan pelemahan terhadap KPK.

Mengenai penyadapan, Otong mengatakan tak perlu lembaga lain. “Izin penyadapan harusnya kepada pengadilan bukan pada dewan pengawas,” tutupnya.

Kontributor: Laila Marni

Berita Terkait

Baca Juga