Refly Harun Pertanyakan Kapasitas Polisi-Jaksa Atasi Korupsi di Daerah

Refly Harun Pertanyakan Kapasitas PolisiJaksa Atasi Korupsi di Daerah Refly Harun

Covesia.com - Pakar hukum tata negara Refly Harun mempertanyakan kapasitas polisi dan kejaksaan mengatasi kasus korupsi di daerah. Dia heran jika dua lembaga penegak hukum itu mengambil alih tugas KPK di daerah.

"Pertanyaannya begini, sejauh mana polisi dan kejaksaan memperbaiki diri? Hingga bisa mengambil alih tugas di daerah tersebut," kata Refly dilansir dari detikcom, Rabu (18/9/2019).

Refly mengakui, awal mula dibentuk KPK karena polisi dan kejaksaan tidak maksimal dalam penindakan kasus korupsi. Refly lalu menyebut, salah satu upaya terbaik membubarkan KPK yakni membuat kepolisian dan kejaksaan bisa dipercaya memberantas korupsi.

"Apakah kepolisian dan kejaksaan on the right track, (sehingga) KPK memang tidak dibutuhkan lagi? Lahirnya KPK adalah, karena penegak hukum dianggap belum mampu, bekerja efektif dan efisien memberantas korupsi. Satu-satunya cara terbaik untuk membubarkan KPK, membuat kepolisian dan kejaksaan bisa dipercaya dalam pemberantasan korupsi," ucap Fahri.

Bagi Refly, kinerja polisi dan kejaksaan belum maksimal. Bahkan, ada yang tersandera kasus korupsi.

"Perasaan muncul, tapi kita harus berasakan fakta dan data. Secara umum, kan belum terbentuk institusi lain selain KPK. Masih dianggap part of problem kan. Bahkan kadang korupsi melibatkan aparat," kata Rafly.

Sebelumnya, UU KPK yang baru direvisi hanya mengatur kedudukan KPK di Ibu Kota dan menghapus kewenangan KPK membentuk perwakilan di daerah provinsi. Menkum HAM Yasonna Laoly berbicara soal sinergi antara KPK, kepolisian, dan kejaksaan.

"Itulah yang kita dorong sekarang ini supaya antara KPK, kepolisian, kejaksaan meningkatkan sinergitas yang baik untuk mendorong penegakan pemberantasan korupsi dan juga pencegahan. Membangun suatu sistem yang baik seperti pidato bapak presiden," kata Yasonna di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (17/9).

Ia mengatakan KPK memiliki kewenangan melakukan supervisi terhadap suatu kasus di daerah. Menurut Yasonna, hal ini juga untuk menghemat anggaran.

"Bagaimana kalau di daerah nggak jalan? Maka ada kewenangan dari KPK untuk mengambil alih satu penyidikan atau kasus yang mangkrak di daerah atau di mana, KPK dapat mensupervisi. Kalau dibuat di daerah juga anggaran sudah ada polisi, sudah ada jaksa, anggaran juga besar kan," jelasnya. 

(lif)

Berita Terkait

Baca Juga