SETARA: Jokowi ''Ditekan'' Parpol, Agenda Pelemahan KPK Berjalan Sempurna

SETARA Jokowi Ditekan Parpol Agenda Pelemahan KPK Berjalan Sempurna Tulisan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tertutup kain hitam di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (9/9/2019). Foto: Antara/ Aditya Pradana Putra

Covesia.com - DPR pada Selasa (17/9/2019) siang, baru saja mengesahkan revisi UU KPK, meski pun gelombang penolakan begitu kuat. Revisi UU 30/2002 tentang KPK ditolak oleh guru besar, akademisi, koalisi masyarakat, hingga oleh KPK sendiri karena dianggap bisa membunuh lembaga antikorupsi itu. Selain itu, DPR juga akan merevisi KUHP yang dijadwalkan pada 25 September 2019.

Direktur Eksekutif SETARA Institute Ismail Hasani menilai rencana pengesahan revisi UU KPK hari ini dan revisi KUHP pada 25 September 2019 adalah praktik terburuk legislasi dalam sejarah parlemen Indonesia pascareformasi.

"Selain cacat formil, proses pembahasan UU KPK sama sekali tidak melibatkan stakeholders yang justru akan menjalankan UU KPK, padahal KPK adalah institusi yang paling terkena dampak dari keberlakuan UU hasil revisi ini," ungkap Ismail dalam keterangan pers yang diterima Covesia, Selasa (17/9).

Menurutnya, legislasi yang baik harus memastikan pemetaan dampak bagi para pihak, sehingga kehadiran produk hukum baru itu diterima dan berjalan efektif.

Praktik legislasi sebagaimana digambarkan dalam parade kilat revisi UU KPK adalah manifestasi legislative corruption, karena materi-materi muatan yang dikandung justru memperlemah KPK dan memangkas energi pemberantasan korupsi.

"Korupsi legislasi adalah kinerja legislasi yang memungkinkan dan memudahkan orang melakukan tindak pidana korupsi atau membuat lembaga-lembaga pemberantasan korupsi menjadi tidak efektif bekerja memberantas korupsi," imbuhnya.

Dia mengatakan, kecepatan respons Jokowi dengan mengutus perwakilan pemerintah membahas revisi UU KPK dan kecepatan proses pembahasan RUU itu menggambarkan bahwa niat pelemahan KPK memang sudah dirancang sejak awal dan hanya menunggu momentum yang tepat dimana semua iktikad dugaan pelemahan KPK itu dijalankan.

"Momentum itu ada pada kemenangan Jokowi dalam Pemilu 2019 dan di penghujung akhir masa jabatan DPR RI," sebut Pengajar Hukum Tata Negara UIN Syarif Hidayatullah.

Kondisi Jokowi yang sudah dipastikan memasuki periode kedua kepemimpinannya pada 2019-2024, lanjut dia, secara politik tidak lagi memerlukan citra publik yang konstruktif untuk memberikan efek elektoral bagi dirinya, karena Jokowi tidak bisa lagi mencalonkan sebagai presiden mendatang.

"Jokowi benar-benar menegaskan dirinya sebagai petugas partai yang secara patuh menundukkan diri pada kehendak partai-partai politik," ujarnya.

Sementara momentum masa berakhirnya DPR Periode 2014-2019 telah memberikan keleluasaan pada segelintir ‘penguasa’ parlemen menjalankan hasrat pelemahan KPK yang sudah sejak awal terus diujicobakan, karena hampir separuh anggota DPR saat ini sudah tidak lagi menjalankan tugasnya secara efektif.

"Pelemahan KPK telah berjalan sempurna. Dari berbagai segi, revisi UU KPK secara keseluruhan telah mengikis sifat independensi KPK yang sangat berpengaruh pada kinerja KPK di masa mendatang," pungkasnya.   

(rdk)

Berita Terkait

Baca Juga