Mentawai, Daerah Tertinggal yang Kini Miliki Pembangkit Listrik Biomassa

Mentawai Daerah Tertinggal yang Kini Miliki Pembangkit Listrik Biomassa Pasokan bambu untuk kebutuhan Pembangkit Listir Biomassa (PLTBm) Mentawai.

Covesia.com - Meski menyandang status sebagai daerah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal), Kabupaten Kepulauan Mentawai tidak bisa dipandang sebelah mata, terutama soal realisasi pengembangan energi yang ramah lingkungan. 

Di tengah keterbatasannya, Mentawai justru mampu berinovasi membangun pembangkit listrik Energi Baru Terbarukan (EBT) dengan memakai bahan dasar bambu atau lebih populer dengan sebutan Pembangkit Listrik Biomassa (PLTBm).

Pengembangan pembangkit listrik ramah lingkungan yang dikembangkan di Mentawai ini patut dijadikan percontohan agar bisa dikembangkan di seluruh wilayah nusantara, terutama daerah yang menyandang status 3 T.

Ketika yang lain baru sebatas wacana mengenai pemakaian EBT, Mentawai sudah mengukir sejarah dengan diresmikannya Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa (PLTBm) berbahan baku bambu di Desa Saliguma Kecamatan Siberut Tengah, Selasa (17/9/2019). PLTBm tersebut diresmikan oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro.

Dengan total daya sebesar 700 kilowatt (kw), setidaknya 1.233 pelanggan baru bisa menikmati hidup 'merdeka' setelah beroperasinya PLTBm di bumi Sikerei itu. Tahap awal, PLTBm beroperasi di tiga desa, yaitu desa Saliguma, Cimpungan dan Saibisamukop, yang berada di Kecamatan Siberut Tengah. 

Terik panas matahari, Selasa (17/9/2019) siang itu seolah tak terasa bagi warga tiga desa tersebut. Ratusan warga, mulai dari anak-anak hingga yang sudah berusia renta ikut berbondong-bondong hadir untuk menyaksikan peresmian PLTBm yang dipusatkan di desa Saliguma. 

Rona bahagia terpancar di wajah mereka, matahari yang menyengat seolah tak terasa apa-apa karena mereka begitu bahagia bakal bisa menikmati listrik bak orang kota.

Selama ini ketika malam tiba, mereka hanya bisa menikmati hitamnya gemerlap malam. Hanya dihiasi lampu teplok brbahan bakar minyak tanah yang tidak bisa menerangi seluruh ruangan rumah.

Penantian yang sudah lama itu kini sudah terwujud. Asa warga yang selama ini mendambakan hidup 'terang' sudah di depan mata.

"Kita tidak bisa mengungkapkan kebahagian dengan kata-kata, ini penantian panjang yang diidam-idamkan masyarakat," ujar Herman (50), warga Saliguma saat berbincang-bincang dengan covesia.com.

Menurut Herman, mayoritas warga setempat sama sekali belum pernah mencicipi listrik, meski ada sebagian warga yang mampu membeli diesel, tapi itu dalam jumlah yang sangat kecil, bisa dihitung jari.

"Ya kalau malam tiba, berarti tidak ada lagi aktivitas, yang bisa dilakukan itu hanya tidur," jelasnya.

Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengungkapkan dengan beroperasinya PLTBm ini akan bisa membantu kehidupan masyarakat, karena banyak kegiatan ekonomi bisa berjalan kalau ada listrik. 

"Prestasi siswa bisa lebih baik karena bisa belajar malam dengan adanya listrik," ujarnya Bambang Brodjonegoro.

Menurutnya, hadirnya PLTBm di Mentawai ini bukan hanya sekadar untuk menerangi daerah di tiga desa ini, namun listrik yang beroperasi tersebut adalah energi yang ramah lingkungan dan merupakan sesuatu yang unik, dan bukan tidak mungkin bisa menjadi daya tarik bagi wisatawan.

"Ini adalah energi terbarukan. Biomassa berbasis bambu. Suatu hal unik," jelasnya.

PLTBm yang dibangun di Mentawai sekarang ini, lanjut Bambang yang datang didampingi Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit, merupakan hibah dari Millenium Challenge Account (MCA) Indonesia, dengan pengembang PT Charta Putra Indonesia (CPI). Melalui Bappenas kemudian diserahkan ke Pemkab 

Kepulauan Mentawai untuk dikelola dengan baik, dan diharapkan bisa meningkatkan perekonomian masyarakat.

"Ini tentunya jika dikelola dengan baik akan meningkatkan perekonomian masyarakat. Listrik akan stabil kalau ada suplai bambu, dan warga memiliki peluang jadi pemasok bambu," ujarnya.

Bambang mengharapkan kedepannya daerah Mentawai yang belum dialiri listrik bisa dibangun pembangkit listrik dengan energi terbarukan ini.

"Ini akan menjadi hal menarik, di mana daerah kepulauan bisa memiliki energi listrik yang ramah lingkungan," jelasnya.

Dia mengatakan, komitmen pemerintah pusat melalui Bappenas sangat konsen sekali untuk membangun daerah-daerah kepulauan di Indonesia. 

“Kami bukan saja memastikan peningkatan elektrifikasi di Indonesia, tetapi juga bagaimana pemakaian energi baru dan terbarukan (EBT) yang ramah lingkungan bisa menjadi andalan ke depan,” ujarnya.

Sementara itu Bupati Mentawai Yudas Sabaggalet mengungkapkan, dengan adanya PLTBm di tiga desa ini setidaknya sudah menaikkan rasio elektrifikasi di Mentawai sebesar 5 %. Saat ini elektrifikasi kabupaten Mentawai menjadi 56,6%

“Walaupun cuma meningkat 5%, tapi energi listrik berbasis bambu ini sangat menjanjikan ke depannya,” tuturnya.

Menurutnya, energi listrik yang dihasilkan PLTBm ini kemudian dijual ke PT PLN (Persero), dan perjanjian kerja samanya telah ditanda tangani antara Bupati Mentawai dengan pihak PLN beberapa waktu yang lalu. 

Sementara Pemkab Mentawai mengelola pembangkit listrik tersebut melalui Perusahaan Daerah (Perusda) Kemakmuran Mentawai, dan PLN membeli listriknya serta membangun jaringan ke rumah warga.

Yudas menargetkan untuk mengembangkan PLTBm ini di seluruh wilayah Mentawai yang saat ini masih belum dialiri listrik.

"Kita berharap kedepannya semua daerah Mentawai dialiri listrik, kalau bisa tahun 2030, sudah 100 persen dialiri listrik," ujarnya.

Kisah Sukses Pembangunan PLTBm Mentawai

Suksesnya pembangunan PLTBm tersebut tidak terlepas dari kepiawaian Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Kepulauan Mentawai Naslindo Sirait.

Gagasan untuk pembangunan PLTBm ini muncul dari keprihatinannya melihat kondisi masyarakat Mentawai yang masih banyak tidak dialiri listrik karena terbatasnya infrastruktur, sementara bagi yang ingin dialiri listrik harus membayar mahal karena memakai energi diesel. 

Menurut Naslindo, hal itu juga menjadi salah satu penyebab kemiskinan di Mentawai. Karena akses energi yang terbatas dan mahal tentu berpengaruh luas baik terhadap pendidikan, kesehatan, maupun ekonomi masyarakat. 

Dia menceritakan, pada 2015, saat dimulai gagasan ini, rasio elektrifikasi Mentawai baru 27 persen, maka dimulailah menyusun Rencana Umum Energi Daerah (RUED) untuk mulai memetakan kebutuhan energi Mentawai saat itu dan proyeksi ke depannya. 

Kemudian juga memetakan potensi energi yang dimiliki Mentawai dan pilihan energi apa yang efektif sebagai solusi untuk menerangi pulau pulau terluar ini.

“Maka kita sampai pada satu kesimpulan bahwa Mentawai sebagai satu kepulauan harus memiliki kemandirian energi atau ketahanan energi yang tidak bisa tergantung ke luar. Sekaligus kami merencanakan energi Mentawai di masa depan dengan energi baru terbarukan,” ungkapnya.

Mengingat Mentawai sebagai 'biosfer' dunia dan juga sebagai daerah pariwisata,  maka Pemkab Mentawai mencanangkan 'Mentawai Green Island'. Energinya harus energi baru terbarukan dan 'sustainable'.

“Langkah yang kami tempuh awalnya meningkatkan rasio elektrifikasi, kemudian secara simultan ke depan kita akan mendorong energi di Mentawai 100 persen energi baru dan terbarukan. Ini akan menjadi model solusi energi bagi kepulauan dan sekaligus menjadi contoh di dunia,” jelas aktivis kepemudaan di Sumbar ini.

Dia melanjutkan, pada awalnya sempat ada beberapa pilihan EBT yang akan dibangun di Mentawai, seperti energi arus laut, angin, surya, mikro hidro, dan biomassa. 

Pilihan yang paling efektif dan efesien adalah biomasa bambu, mengingat bambu sudah banyak tersedia di Mentawai. 

Apalagi masyarakat Mentawai sangat familiar dengan bambu. Hanya perlu dibudidayakan lagi agar terjamin stok untuk suplai ke pembangkit.

Bambu selain digunakan untuk energi sekaligus dapat menyerap karbon, memberikan penghijauan dan menahan erosi dan dapat di manfaatkan untuk kerajinan bambu dan bahan bangunan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Karena, setelah batangnya dipotong untuk PLTBm akan muncul tunas baru dari koloni bambu itu.

“Setelah kami memiliki konsep ini, maka yang jadi masalah adalah bagaimana mewujudkannya. Karena Pemda Mentawai terbatas pada kewenangan dan dana. Mengandalkan APBD jelas tidak mungkin,” cerita Naslindo.

Beruntung pada saat yang sama ada program MCA Indonesian. Inilah yang diakses Naslindo. Dana MCA adalah hibah pemerintah Amerika Serikat ke Indonesia yang difasilitasi oleh Bappenas. 

Dengan bantuan Hibah itu, mulai dari penyusunan studi kelayakan dan pembangunan pembangkit yang bernilai kurang lebih Rp150 miliar. Proyek ini akhirnya bisa terlaksana tanpa menggunakan dana APBN atau APBD.

“Awal pembangunan PLTMB ini kami mendapat banyak tantangan. Tapi kami sadar bahwa itu sesuatu yang lumrah. Sesuatu yang baru memang selalu 'dicuriga',  tapi kita jalan terus," imbuhnya.

Naslindo bertekad, selain di tiga desa, yaitu Saliguma, Cimpungan dan Saibisamukop, ke depannya juga ditargetkan untuk pengembangan PLTBm ini di seluruh wilayah Mentawai yang belum teraliri listrik.

"Tentu untuk mencapai itu kita tidak bisa berjalan sendiri, harus ada dukungan semua pihak, baik pemerintah pusat atau pihak swasta," ujarnya mengakhiri.

(lif)

Berita Terkait

Baca Juga