Aktivis: Jadi Perencana Revisi UU, Presiden Tak Mau Kinerjanya 5 Tahun ke Depan Diganggu KPK

Aktivis Jadi Perencana Revisi UU Presiden Tak Mau Kinerjanya 5 Tahun ke Depan Diganggu KPK KPK

Covesia.com - Polemik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus berkembang. Mulai dari revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 yang menuai pro dan kontra ditambah lagi penunjukan Irjen Firly Bahuri sebagai Ketua KPK yang baru yang tak kalah hebohnya. 

Firly dinilai tak layak menjadi pimpinan KPK apalagi Ketua KPK karena memiliki track record yang buruk yakni pernah melakukan pelanggaran kode etik berat saat menjabat sebagai deputi penindakan KPK beberapa waktu lalu.

Aktivis Hukum Feri Amsari mensinyalir kedua hal ini merupakan satu paket upaya mematikan KPK yang direncanakan langsung oleh Presiden. 

"Bagaimana mungkin DPR mau merevisi UU dengan waktu yang sempit kalau bukan ada sinyal dari istana," ungkapnya kepada Covesia.com melalui telepon, Selasa (17/9/2019)

Menurut Feri Presiden tidak mau orang-orang di KPK mengganggu kinerjanya lima tahun ke depan ditambah dengan adanya megaproyek pemindahan ibu kota ke Kalimantan.

Baca: Pemilihan Pimpinan Baru dan Revisi UU Satu Paket Upaya 'Mematikan' KPK

Tidak hanya itu lanjut Feri revisi UU KPK ini juga dibutuhkan oleh pihak yang berkepentingan untuk menghentikan sejumlah kasus penting. 

"Seperti kasus-kasus besar BLBI, Century. Kasus ini tidak bisa dihentikan kecuali KPK bisa mengeluarkan kebijakan SP3," tambah Dosen Fakultas Hukum Universitas Andalas (Unand) Padang Sumatera Barat itu.

Sebelumnya DPR RI dan Pemerintah telah menyepakati tujuh poin revisi Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Revisi UU KPK tersebut selanjutnya akan dibawa ke Rapat Paripurna DPR untuk disahkan menjadi undang-undang.

Ketujuh poin revisi UU KPK yang telah disepakati DPR dan pemerintah yaitu, pertama, terkait kedudukan KPK sebagai lembaga penegak hukum berada pada rumpun eksekutif yang dalam pelaksanaan kewenangan dan tugasnya tetap independen.

Kedua, mengenai pembentukan Dewan Pengawas KPK.

Ketiga, terkait pelaksanaan fungsi penyadapan.

Keempat, mengenai mekanisme penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) perkara tindak pidana korupsi oleh KPK.

Kelima, terkait koordinasi kelembagaan KPK dengan penegak hukum sesuai dengan hukum acara pidana, kepolisian, kejaksaan, dan kementerian atau lembaga lainnya dalam pelaksanaan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan perkara tindak pidana korupsi.

Keenam, mengenai mekanisme penggeledahan dan penyitaan.

Ketujuh, terkait sistem kepegawaian KPK.

(utr)

Berita Terkait

Baca Juga