Pemilihan Pimpinan Baru dan Revisi UU Satu Paket Upaya 'Mematikan' KPK

Pemilihan Pimpinan Baru dan Revisi UU Satu Paket Upaya Mematikan KPK Gedung KPK (Foto: Utari Dwi Rahma/ Covesia)

Covesia.com - Aktivis Hukum Feri Amsari menilai pemilihan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan revisi UU Nomor 30 tahun 2002 tentang KPK merupakan satu paket untuk mematikan lembaga anti rasua itu.

Feri menjelaskan terpilihnya seorang yang buruk pun menjadi pimpinan KPK tampa disertai dengan adanya revisi UU KPK maka mereka tidak juga bisa mengambil tindakan penghentian kasus-kasus tertentu yang menyangkut parpol tampa kebijakan SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan).

Untuk diketahui kebijakan mengeluarkan SP3 terdapat dalam salah satu poin dalam revisi UU KPK yang telah disepakati pemerintah dan DPR.

"Seperti kasus-kasus besar BLBI, Century. Kasus ini tidak bisa dihentikan kecuali KPK bisa mengeluarkan kebijakan SP3," terangnya saat dihubungi Covesia.com melalui telepon, Selasa (17/9/2019).

Tidak hanya itu, lebih lanjut Dosen Fakultas Hukum Universitas Andalas (Unand) Padang Sumbar ini mengungkapkan alasan ia menyebutkan pemilihan pimpinan baru dan revisi UU merupakan satu paket untuk mematikan KPK adalah karena Presiden ingin memastikan orang-orang di KPK tidak menganggu kinerjanya selama 5 tahun ke depan.

"Apalagi dengan adanya megaproyek pemindahan ibu kota. Presiden tidak mau diganggu," tambah Pria 38 tahun ini.

Ketika covesia tanyai mengenai pembentukan dewan pengawas dalam salah satu poin revisi UU KPK, Feri mengungkapkan KPK sudah memiliki pengawasan itu.

"Pertama ada penasehat KPK, kemudian pengawas internal, hak angket DPR, kemudian kalau kasus nya ngawur sudah ada praperadilan. Maunya kan pengawas dibawah Presiden dan DPR sehingga bisa mengatur penyadapan telepon dan OTT," tutup Feri.

Sebelumnya diketahui DPR RI dan Pemerintah telah menyepakati tujuh poin revisi Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Revisi UU KPK tersebut selanjutnya akan dibawa ke Rapat Paripurna DPR untuk disahkan menjadi undang-undang.

Ketujuh poin revisi UU KPK yang telah disepakati DPR dan pemerintah yaitu, pertama, terkait kedudukan KPK sebagai lembaga penegak hukum berada pada rumpun eksekutif yang dalam pelaksanaan kewenangan dan tugasnya tetap independen.

Kedua, mengenai pembentukan Dewan Pengawas KPK.

Ketiga, terkait pelaksanaan fungsi penyadapan.

Keempat, mengenai mekanisme penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) perkara tindak pidana korupsi oleh KPK.

Kelima, terkait koordinasi kelembagaan KPK dengan penegak hukum sesuai dengan hukum acara pidana, kepolisian, kejaksaan, dan kementerian atau lembaga lainnya dalam pelaksanaan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan perkara tindak pidana korupsi.

Keenam, mengenai mekanisme penggeledahan dan penyitaan.

Ketujuh, terkait sistem kepegawaian KPK.

Kemudian tak kalah jadi polemik adalah DPR telah menunjuk Irjen Firli Bahuri menjadi Ketua KPK yang baru. Banyak pihak menyayangkan Pansel Pimpinan KPK kemudian Presidendan terakhir DPR meloloskan Firli yang pernah melakukan pelanggaran kode etik buruk saat menjabat jadi Deputi Penindakan KPK beberapa waktu lalu.

(utr)

Berita Terkait

Baca Juga