Tanggapan Pansel Terkait Pernyataan KPK Soal Rekam Jejak Firli Bahuri

Tanggapan Pansel Terkait Pernyataan KPK Soal Rekam Jejak Firli Bahuri Foto: Antara

Covesia.com - Wakil Ketua Pansel KPK periode 2019-2023, Indriyanto Seno Adji memberikan tanggapan terkait pernyataan pers KPK atas rekam jejak salah satu capim yang saat ini tengah melakukan uji kelayakan dan kepatutan di DPR RI.

Menurut Indriyanto, dirinya perlu meluruskan sebagai tanggung jawab pansel terhadap publik atas pengumuman terkait dugaan pelanggaran berat etik terhadap Firli Bahuri (FB), seorang dari 10 capim KPK yang sekarang masih mengikuti tahap fit dan proper test.

"Saya sebagai bentuk tanggujawab Pansel kepada publik terkait 10 nama Capim, perlu memberikan dan meluruskan pernyataan tersebut karena permasalahan ini menjadi domein Pansel di ruang publik yang telah memberikan keputusan meloloskan 10 nama Capim, termasuk saudara, FB," terang Dosen Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia ini yang diterima covesia.com, Kamis (12/9/2019).

Ia menjelaskan, perlu dipahami bahwa sejak tahapan rangkaian tes yang dijalani oleh saudara FB hingga proses hari ini di DPR, yang bersangkutan dinyatakan memiliki basis levelitas dengan konsistensi terbaik.

"Saudara FB memiliki basis levelitas dengan konsistensi terbaik, bahkan dapat dikatakan dalam posisi terbaik yang dapat dipertanggungjawabkan sejak awal dengan 386 capim sampai dengan 10 nama Capim," terang Putra mantan Ketua Mahkamah Agung Oemar Seno Adji ini. 

Lebih lanjut ia menjelaskan, bahkan terhadap FB, pansel sudah lakukan cross examination terhadap positif negatif hasil rekam jejak FB, baik dari BIN, BNPT, BNN, PPATK, Polri, Kejaksaan, bahkan KPK.

"Juga hasil rekam jejak yg diserahkan langsung oleh Deputi PIPM KPK kepada Pansel telah dilakukan uji silang dengan rekam jejak dari lembaga-lembaga terkait tersebut, dan pansel tidak menememukan sama sekali ujud keputusan DPP formil yg memutuskan secara definitif adanya pelanggaran berat etik dari FB,"  tegasnya. 

Ia menambahkan, bahkan saat tahap wawancara dan uji publik, FB sudah klarifikasi dan jelaskan tidak ada keputusan dari DPP, dan pansel  secara eksploratif telah mendalami masukan-masukan dari KPK, masyarakat sipil tersebut yang juga tidak menemukan kuputusan formal DPP atas pelanggaran etik FB.

"Pernyataan, rumusan dan ucapan yang dikemas dalam bentuk tersebar di ruang publik ini dpt menciptakan “misleading statement” dan “character assassination” yang tentunya merugikan harkat martabat capim, apalagi bila pernyataan ini justru untuk menciptakan labelisasi stigma negatif dari tujuan eleminasi tahapan F&P," tambahnya.

Disamping itu, Indriyanto berpendapat,  sebaiknya, terlepas pro kontra dan suka tidak suka, semua pihak terkait kepentingan hasil F & P di DPR dapat bersikap bijak dan tidak prejudice bahkan menebar dzolim dan kebencian yang berdampak pada disharmonisasi kelembagaan penegak hukum.

"Pernyataan-pernyataan menyesatkan dengan stigma ini sudah mewujudkan demokrasi yang tidak sehat dan melanggar tataran hukum diruang publik terbuka yang harus dihormati," tutur Indriyanto mengakhiri.

(jon/adi)

Berita Terkait

Baca Juga