Dailami: Kenaikan Gaji Dewas dan Direksi BPJS Kesehatan Adalah Ironi Kemanusiaan

Dailami Kenaikan Gaji Dewas dan Direksi BPJS Kesehatan Adalah Ironi Kemanusiaan Ilustrasi

Covesia.com - Persoalan defisit DJS Program JKN yang dikelola BPJS Kesehatan, sepertinya sudah menjadi penyakit kronis yang tidak sembuh-sembuh. 

Sejatinya yang harus dibenahi adalah manajemen BPJS itu sendiri dalam mengelola uang rakyat yang dibayarkan sebagai premi kepesertaan BPJS, baik yang berasal dari APBN, APBD maupun iuran Mandiri.

Bisa kita lihat misalnya, pembayaran kapitasi ke pemerintah daerah (pemda) sebesar Rp. 2,5 Triliun. Itu seharusnya tidak lagi harus diberikan ke pada pemda tapi lebih dimanfaatkan untuk pelayanan kepada pasien. Apalagi disetiap APBD masing masing daerah sudah ada post anggaran untuk belanja Sektor Kesehatan, begitu juga di APBN.

"Jadi sebaiknya pemberian dana kapitasi kepada pemda dihapus saja karena pemborosan terhadap dana pengelolaan jaminan kesehatan" ungkap Anggota DPD RI,Dailami Firdaus, dikutip dari dpd.go.id, Kamis (15/8/2019).

Senatol asal DKI Jakarta ini mengungkapkan bahwa banyak RS yang tidak sesuai antara tipe RS nya dengan fasilitas yang dimiliki. Ada RS tipe C tapi fasilitas yang dimiliki tidak sesuai dengan tipenya.Setidaknya ada lebih dari 600 RS, dengan nilai lebih bayar sekitar lebih dari Rp 800 miliar.

"Ini jelas pemborosan, sehingga Kemenkes harus memperketat pengawasan terhadap akreditasi RS agar besarnya pembayaran biaya pengobatan yang dibayar BPJS sesuai dengan tipe RS," ujarnya.

Ia menyayangkan rencana pemerintah menaikkan iuran bagi peserta, karena itu bukanlah solusi yang menyelesaikan masalah.

"Justru akan menimbulkan masalah baru. Karena akan menjadi beban biaya hidup masyarakat di tengah penghasilan masyarakat yang tidak bertambah," tegasnya.

Meski demikian, dirinya juga mengakui ada ketidakpatuhan peserta membayar iuran premi BPJS, khususnya di Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) dimana hanya 51% yang membayar rutin.

"Dari kondisi itu bisa kita lihat di tengah kemalasan peserta PBPU membayar iuran, ketika premi dinaikkan maka akan semakin besar lagi peserta PBPU yang akan membayar rutin," ujarnya.

Ia menilai ketidakpatuhan tersebut lebih disebabkan karena pelayanan kesehatan yang mereka terima di RS tidak memuaskan. Banyak peserta yang masih sulit mendapatkan pelayanan kesehatan yang dibutuhkan.

Dailami juga menyoroti soal kenaikan tunjangan dewan pengawas (dewas) dan direksi BPJS. Di tengah amburadulnya BPJS Kesehatan yang terus defisit, pemerintah malah membuat keputusan konyol dengan menaikkan tunjangan bagi dewas dan direksi BPJS.

"Saya rasa ini kebijakan konyol, di tengah defisitnya BPJS dan kita semua sedang memikirkan solusinya. Malah tunjangan dewas dan direksi BPJS akan dinaikan dua kali lipat," tegasnya.

(lif)

Berita Terkait

Baca Juga