Bamsoet: Rekonsiliasi Jokowi- Prabowo Bisa Perkuat Pemerintahan ke Depan

Bamsoet Rekonsiliasi Jokowi Prabowo Bisa Perkuat Pemerintahan ke Depan Ketua DPR RI Bambang Soesatyo

Covesia.com - Survei Cyrus Network menunjukkan 64 persen responden mengapresiasi pertemuan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto sebagai langkah rekonsiliasi. Ketua DPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) menilai rekonsiliasi ini bisa memperkuat pemerintahan ke depan.

"Penilaian masyarakat tersebut menjadi legitimasi yang kuat bagi Presiden Joko Widodo dalam menjalankan roda pemerintahan lima tahun ke depan. Ini membuktikan tingkat kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap politik cukup tinggi," kata Ketua DPR Bambang Soesatyo kepada wartawan, Minggu (11/8/2019).

Caketum Partai Golkar itu mengapresiasi kuatnya dukungan publik terhadap proses rekonsiliasi ini. Dia berharap para pimpinan parpol pengusung Jokowi juga punya semangat yang sama.

"Saya sangat mengapresiasi dukungan publik terhadap proses rekonsiliasi ini. Kalau saya sekarang Ketua Umum Golkar saya tidak akan tanya berapa jatah Golkar, tapi saya akan tanya Pak Jokowi akan bawa ke mana arah bangsa ini, butuh legislasi apa, dukungan apa, Golkar akan dukung. Kita juga menyerahkan kepada presiden soal bagaimana mekanisme penentuan orang-orang yang akan dipilih untuk membantunya," tegas Bamsoet.

Bamsoet juga secara khusus mengapresiasi Pemilu 2019 yang dinilainya berjalan sukses. Namun demikian, langkah evaluasi tetap perlu dilakukan.

"Terdapat kendala di persoalan teknis, seperti penyediaan logistik yang kurang, petugas yang kelelahan, dan petugas KPPS yang berpulang akibat kelelahan itu. Tak heran jika 72 persen responden dalam survei Cyrus Network menganggap Pilpres dan Pileg lebih baik dipisah," katanya.

Terkait wacana kabinet baru yang lagi jadi isu panas, Bamsoet sepakat dengan Jokowi soal kriteria menteri yakni seorang eksekutor, berani dan memiliki integritas atau bersih dari potensi masalah hukum. "Dia harus mampu menjalankan agenda yang sudah ditetapkan presiden, bukan agenda pribadinya. Dan berani tidak populer," ujar Bamsoet.

(dtc)

Berita Terkait

Baca Juga