Komnas HAM: 20 Tahun Reformasi, Demokrasi dan HAM Jalannya Belum Seimbang

Komnas HAM 20 Tahun Reformasi Demokrasi dan HAM Jalannya Belum Seimbang Ilustrasi

Covesia.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengatakan 20 tahun setelah reformasi, proses demokrasi dan HAM belum berjalan seimbang. Komnas HAM menilai demokrasi di Indonesia belum membawa HAM berkembang dengan baik. 

"Dalam 20 tahun reformasi, Komnas HAM melihat bahwa antara demokrasi dan HAM jalannya belum seimbang. Bisa dikatakan bahwa proses demokratisasi kita yang berjalan saat ini belum terlalu bisa menjadikan hak asasi manusia ini berkembang lebih baik," ujar Komisoner Komnas HAM, Amiruddin pada diskusi 'Masa Depan Demokrasi dan HAM di Indonesia' di Gedung Komnas HAM, Jalan Latuharhary, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (9/8/2019). 

Amir mengatakan, tidak sejalannya proses demokrasi dengan perkembangan HAM karena kasus HAM masa lalu belum terselesaikan. Menurut Amir, demokrasi seharusnya mampu menyelesaikan persoalan HAM. 

"Itu dampak dari banyak peristiwa yang terjadi yang sampai hari ini belum bisa diselesaikan. Artinya bahwa, demokrasi yang berekembang hari ini mestinya mampu menyelesaikan persoalan HAM," lanjutnya. 

Amir pun mengatakan perlunya kewaspadaan terhadap kelompok yang anti demokrasi. Menurutnya, apabila demokrasi terganggu, hak asasi manusia akan anjlok. 

"Misalnya apa? Kita perlu terus-menerus waspada pada gagasan yang anti ke demokrasi. Kanapa? begitu demokrasi macet, HAM adalah hal utama yang akan anjlok, itu yang perlu kita antisipasi," ucapnya. 

"Melihat perkembangan dalam 5 tahun ini, tentu ada hal penting yang kita lihat berhubungan dengan demokrasi dan HAM adalah jangan sampai kekuatan demokratik di Indonesia, kelompok yang mencita-citakan demokrasi ini abai dengan HAM, kenapa? Karena mundurnya kondisi HAM bisa terjadi lebih cepat kalau kelompok pro demokrasi membiarkan situasi itu berkembang, apalagi pada Pilpres kemarin," imbuh Amir.

Ada beberapa ciri-ciri anjloknya demokrasi, kata Amir. Seperti adanya toleransi terhadap kekerasan, membatasi kebebasan sipil dan membatasi ruang gerak pers. 

"Apa itu ciri-cirinya? adanya sikap yang toleran pada upaya kekerasan, kedua ada sikap yang membatasi kebebasan sipil dan problem yang ingin atau ada kehendak, ada gagasan ingin kembali membatasi ruang kebebebasan media," lanjutnya. 

Lebih lanjut, Amir mengatakan proses demokrasi dan HAM harus berjalan sesuai dengan konstitusi. Menurutnya, proses demokrasi dan pelaksanaan HAM terikat dengan konstitusi. 

"Selain itu kita perlu lihat lagi jangan sampai dalam perkembangan demokrasi dan HAM melupakan konstitusi negara kita. Kenapa, demokrasi dan HAM hari ini tidak terlepas dari bangunan konstitusi yang sudah ada hari ini dan mengalami beberapa perubahan sejak reformasi," kata Amir. 

Sementara itu, Sekretaris PP Pemuda Muhammadiyah, David Krisna Alka mengatakan proses demokrasi dan HAM erat kaitannya dengan anak muda. Sehingga ia mengajak generasi muda untuk peduli terhadap politik dan HAM. 

"Inilah saatnya generasi politik muda Indonesia untuk unjuk peduli dalam soal kemanusian, unjuk bersih, dan ujuk prestasi dalam politik untuk kebaikan publik," kata David.

David mengatakan saat ini elite politik lama masih berada di dunia politik. Menurutnya ada di antara elite politik yang memiliki dugaan pelanggaran HAM masa lalu. 

"Lihatlah rata-rata elite politik lama yang masih bercokol dalam dunia politik. Bahkan di antara mereka meninggalkan jejak hitam pelanggaran HAM," ujar David. 

Dengan demikian, David mengatakan sudah saatnya generasi muda untuk memberikan kontribusi kepda bangsa. Generasi muda tidak boleh berpangku tangan dan asyik dengan diri sendiri. 

"Kaum muda adalah hati nurani bangsa yang berani menyuarakan kegelisahan rakyat. Sudah habis masanya bagi kaum muda menerima keadaan dengan berpangku tangan dan asyik dengan permainan pribadi untuk diri sendiri," pungkasnya. 

(lif/dtc)

Berita Terkait

Baca Juga