Aktivitas Tambang Rusak 15 Rumah, Walhi Sumbar Minta Gubernur Turun Tangan

Aktivitas Tambang Rusak 15 Rumah Walhi Sumbar Minta Gubernur Turun Tangan Sumber: Walhi Sumbar

Covesia.com - Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Sumatera Barat (Sumbar) mendesak Gubernur Sumbar untuk memerintahkan CV. Tahiti Coal melakukan reklamasi pada bekas galian tambang. Pasalnya, bekas galian tersebut telah meresahkan warga akibat aktivitas tambang.

Pertambangan batubara milik CV. Tahiti Coal yang beroperasi sejak tahun 2010 dengan dengan luas 53, 80 He yang berada di Desa Sikalang, Kecamatan Talawi, Kota Sawahlunto semenjak lima tahun belakangan meresahkan warga Desa Sikalang tepatnya Dusun Sibanta.

Keresahan disebabkan aktivitas tambang dalam yang dilakukan pihak perusahan yang mengarah ke pemukiman penduduk bahkan sudah berada di bawah rumah warga Desa Sikalang Dusun Sibanta.

"Menyikapi persoalan tersebut perwakilan masyarakat telah menyampaikan pada pihak perusahaan bahkan menyurati pemerintah Kota Sawahlunto dan pemerintah Sumbar namun sampai saat ini perusahaan tetap melakukan aktivitas tambang," tulis Walhi dalam siaran pers yang diterima covesia.com, Senin (22/7/2019).

Saat dikonfirmasi, Yoni Candra, Kepala Kajian dan Advokasi Walhi Sumbar mengatakan, hasil penelusuran tim investigasi Walhi Sumbar menemukan fakta bahwa rumah masyarakat rusak, retak sedang sampai retak parah semenjak adanya aktivitas tambang ini.

"Ada 15 rumah yang rusak, ladang warga yang amblas dan penurunan muka air tanah," ujarnya.

Yoni memaparkan, berdasarkan analisis peta yang dilakukan oleh Walhi Sumbar dengan peta izin CV.  Tahiti Coal berada di luar izin. Hal tersebut sudah dilaporkan pada KLHK dan kementrian ESDM namun belum ada sikap yang tegas.

"Kami telah mengajukan surat kepada dinas terkait," katanya.

Lanjut Yoni, Tahiti Coal telah melakukan penambangan ilegal sebagaimana dijelaskan UU 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara pada pasal 163, pihak berwenang segera menindak dan mengadili mulai dari sangsi pidana, denda dan pencabutan izin usaha.

Yoni menegaskan, Gubernur selaku pemilik kewenangan sebagaimana dalam UU 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah harus segera mengambil sikap yang tegas untuk menghentikan dan menindak CV. Tahiti Coal untuk melakukan reklamasi pada bekas lubang tambang.

"Jika tidak dilakukan akan menimbulkan bencana dan korban jiwa," paparnya.

Berdasarkan hal tersebut, ungkap Yoni, Walhi Sumbar mendesak agar Gubernur Sumbar mencabut perpanjangan kontrak, mengganti rumah warga yang rusak dan mendorong pemerintah untuk melakukan reklamasi.

Kontributor: Muhammad Iqbal

Berita Terkait

Baca Juga