Soal Pemulangan WNI Eks ISIS di Suriah, Indonesia Perlu Hati-hati

Soal Pemulangan WNI Eks ISIS di Suriah  Indonesia Perlu Hatihati Foto: Detik.com

Covesia.com - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Wiranto menyatakan, pemerintah akan membuat tim khusus untuk mendalami rencana pemulangan WNI eks simpatisan ISIS di Suriah.

Wiranto mengungkapkan setidaknya ada 120 WNI yang saat ini tertahan dan ditampung di tenda-tenda di sekitar perbatasan Suriah dengan Irak.

Wiranto menilai untuk memulangkan WNI eks simpatisan ISIS tidak bisa sekadar diselesaikan oleh pemerintah sendiri. Melainkan perlu melibatkan pemerintah di Suriah.

"Ini kan tidak bisa diselesaikan oleh kita sendiri oleh Indonesia sendiri karena menyangkut negara lain. Maka, perlu ada taks force (gugus tugas) yang nanti akan kita tugaskan mendalami masalah ini dan langkah yang terbaik itu bagaimana," kata Wiranto di Gedung Menkopolhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat (19/7/2019).

Menurut Wiranto, pemerintah juga perlu berhati-hati dalam mengambil keputusan terkait memulangkan WNI eks simpatisan ISIS dari Suriah ke Indonesia. Jangan sampai keputusan yang akan diambil tersebut justru berdampak buruk bagi bangsa Indonesia.

"Tapi yang pasti jangan sampai merugikan Indonesia, jangan sampai kita memulangkan bibit-bibit penyakit yang sudah di-brain wash untuk anti Pancasila dan anti NKRI untuk kembali ke Republik Indonesia yang kita cintai," tegasnya.

Sebelumnya, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Suhardi Alius menyatakan siap memimpin tim untuk memulangkan WNI eks simpatisan ISIS dari Suriah ke Indonesia bila sudah ada keputusan terkait hal tersebut.

Suhardi mengatakan sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam penanggulangan terorisme di Indonesia, BNPT akan memberikan saran terkait pemulangan keluarga mantan anggota ISIS. Ia menekankan apabila sudah ada keputusan pemulangan, BNPT akan membentuk satuan tugas dengan melibatkan Kementerian Luar Negeri, BIN, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, dan Kepolisian Indonesia.

"Lihat saja siapa yang berangkat, tapi yang memimpin kami usulkan BNPT, dimana kami sudah ada Satgas FTF (Foreign Terrorist Fighters)," kata Suhardi.

(lif)

Berita Terkait

Baca Juga