KPAI Pastikan Turunkan Tim Terkait Siswa Meninggal Saat MPLS di Palembang

KPAI Pastikan Turunkan Tim Terkait Siswa Meninggal Saat MPLS di Palembang Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) RI, Retno Listyarti

Covesia.com - Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) RI memastikan diri akan turun ke SMA Taruna Militer Plus Taruna Indonesia, Rabu (17/07/2019) karena persoalan meninggalnya seorang siswa, DBJ (14) saat mengikuti Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS).

“Kami akan turun ke Palembang untuk melakukan pengawasan langsung di SMA Taruna Militer Plus Indonesia ini besok. Ini terkait meninggalnya salah seorang siswa saat mengikuti MPLS atau MOS di sekolah,” kata Komisioner KPAI RI, Retno Listyarti, Selasa (16/7/2019).

Saat d Palembang nanti, KPAI akan didampingi oleh Dinas Pendidikan Sumatera Selatan dan pihak sekolah SMA Taruna Militer Plus Indonesia serta pihak-pihak yang terlibat dalam kepanitiaan MPLS.

“Setiba di Palembang, kami akan bertemu dengan Dinas Pendidikan Sumsel dan pihak sekolah serta panitia kegiatan di kantor Dinas Pendidikan Provinsi Sumsel pukul 13.00 WIB,” katanya.

Saat pertemuan, nantinya KPAI akan mengkonfirmasi perihal kegiatan MPLS yang disebut oleh sekolah sebagai Masa Dasar Bimbingan Fisik dan Mental. Dalam kegiatan ini ada kegiatan outdoor yang memang berpotensi menguras tenaga peserta didik yang baru. Salah satunya, Long March dari Talang Jambi ke Sukabangun. Termasuk syarat mengikuti Longmarch ini yang harus mengantongi izin orang tua berupa surat pernyataan.

“Nanti dalam pertemuan kami meminta penjelasan soal kegiatan MPLS. Khususnya Masa Dasar Bimbingan Fisik dan Mental ini. kemudian sejauh mana kekuatan surat pernyataan dari orang tua yang menjadi syarat dari kegiatan tersebut,” jelasnya.

Dari komunikasi KPAI dengan Kadisdik Sumsel, para lulusan SMA Taruna Militer Plus Indonesia memang diarahkan untuk masuk ke Akademi Kepolisian dan Akademi Militer. Sehingga diduga membiarkan pendisiplinan dan MPLS Semi Militer. Karena itulah ada kepanitiaan MPLS ini ada dari unsur militer.

“Sepertinya ada pembiaran untuk tindakan pendisiplinan ala militer. Tetapi bagaimana pastinya, harus di konfirmasi ke Disdik dan pihak sekolah pada pertemuan besok,” ucapnya.

Jika hal tersebut benar, KPAI akan sangat menyayangkan pendisiplinan ala militer tersebut di SMA Taruna Militer Plus Indonesia. Pasalnya, dalam pasal 54 UU No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak ada kewajiban sekolah untuk melindungi anak-anak dari tindakan kekerasan selama berada di lingkungan sekolah. , Baik kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, petugas sekolah maupun sesame peserta didik.

Ketentuan juknis maupun pedomannya tertuang dalam Permendikbud 18/2016 tentang Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) yang juga melarang penggunaan kekerasan selama masa MPLS dan larangan pelibatan siswa senior dan alumni.

Kemudian KPAI akan mengunjungi keluarga DBJ untuk memberikan layanan psikologis pasca peristiwa meninggalnya siswa SMA Taruna Militer Plus Indonesia ini. 

(agg/utr)

Berita Terkait

Baca Juga