Jokowi Diminta Jelaskan soal Pemberian Grasi Terpidana Sodomi Neil

Jokowi Diminta Jelaskan soal Pemberian Grasi Terpidana Sodomi Neil Dok. Foto Antara

Covesia.com - Terpidana pelaku pencabulan anak di TK Jakarta International School (JIS), Neil Bantleman bebas pada 21 Juni 2019, karena diberikan grasi oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Terkait hal ini, Komnas Perlindungan Anak mengirimkan surat terbuka kepada Presiden Joko Widodo untuk memberikan kejelasan dan informasi kepada publik mengenai latar belakang, kajian serta pertimbangan Jokowi mengabulkan permohonan grasi Neil Banlemen.

Berikut Surat terbuka Komnas PA kepada Presiden Jokowi: 

Komnas Perlindungan Anak :

SURAT TERBUKA UNTUK BAPAK PRESIDEN ATAS GRASI NEIL

Kepada Yth : 

Presiden Republik Indonesia

Bapak Joko Widodo

C/q. Kepala Staff Kepresidenan

Di,-

Istana Negara

J a k a r t a

Dengan  hormat, 

Sehubungan dengan pemberian grasi kepada Neil Bantlemen warga negara Kanada mantan guru yang mengajar di Jakarta International School (JIS) di Jakarta Selatan yang telah vonis bersalah oleh Mahkamah Agung (MA) sebagai pelaku kejahatan seksual terhadap  siswanya yang tertuang dalam KEPRES No. 13/G-2019 tertanggal 19 Juni 2019 kami kuatirkan akan berdampak melemahnya Gerakan Nasional Memutus Mata Rantai Kejahatan Seksual terhadap anak yang dimotori oleh peran serta masyarakat dan para pegiat perlindungan anak di Indonesia yang dinyatakan sebagai komitmen  Nasional.

Dan mengingat bahwa dikabulkannya permohonan grasi tersebut kami nilai telah bertentangan dengan semangat dilahirkannya UU No. 17 Tahun 2016 mengenai perubahan kedua atas UU RI Nomor : 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa kejahatan seksual  terhadap anak merupakan kejahatan luar biasa (extraordinary crime) dan disetarakan dengan tindak pidana khusus seperti Narkoba, terorisme dan korupsi dan dengan diberlakukannya UU RI Nomor : 17 Tahun 2016 para pelaku kejahatan seksual terhadap anak dapat diancam minimal 10 tahun penjara dan maksimal 20 tahun bahkan dapat diancam hukuman seumur bahkan hukuman mati dan dapat ditambahkan dengan pemberatan hukuman berupa kebiri lewat suntik kimia (kastrasi).

Di samping itu juga, dengan dikabulkannya grasi tersebut kami nilai  juga telah tidak bersesuaian lagi dengan  INPRES No. 05 Tahun 2014 tentang Gerakan Nasional Menentang Kejahatan Seksual terhadap   anak

Oleh sebab itu, Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas Anak) sebagai lembaga perlindungan anak yang didirikan oleh pemerintah dan masyarakat atas dukungan badan PBB untuk urusan anak UNICEF, pada tahun 1998 melalui mekanisme Nasional Forum Nasional Perlindungan Anak memberikan mandat,  tugas dan fungsi untuk memberikan penghormatan,  pemenuhan,  pembelaan serta perlindungan hak anak di Indonesia,  demi kepentingan terbaik (the best interest of the child) dengan kerendahan hati  kami mohon kesediaan bapak Presiden untuk berkenan kiranya memberikan kejelasan dan informasi kepada publik mengenai latar belakang, kajian serta pertimbangan Utama Bapak Presiden mengabulkan permohonan grasi saudara Neil Banlemen mantan guru Jakarta International School  yang telah  divonis 11 tahun penjara oleh Mahkamah Agung dan dinyatakan bersalah dan meyakinkan telah melakukan kejahatan seksual terhadap siswanya  beberapa tahun yang lalu.

Namun demikian, Komisi Nasional Perindungan Anak tetap menghormati keputusan tersebut sebagai hak preogratif bapak presiden namun keputusan tersebut harus tetap kami pertanyakan.

Demikian surat ini kami sampaikan dan atas perhatian bapak Presiden kami ucapkan terima kasih.

Jakarta 16 Juli 2019

Hormat Kami

Dewan Komisioner Komisi Nasional Perlindungan Anak

Arist Merdeka Sirait

Ketua Umum

Dhanang Sasongko

Sekretaris Jenderal

(jon)

Berita Terkait

Baca Juga