97 Persen Anak Indonesia Terpapar Pornografi, Ini Langkah Kemen PPPA

97 Persen Anak Indonesia Terpapar Pornografi Ini Langkah Kemen PPPA Dermawan

Covesia.com - Kementrian Pemeberdayaan Perempuan dan Anak (Kemen PPPA) Republik Indonesia mencatat sepanjang tahun 2018 tercatat 150 kasus yang berkaitan dengan eksploitasi seksual terhadap anak.

Asisten Deputi Perlindungan Anak dalam Situasi Darurat dan Pornografi Kemen PPPA Dermawan mengatakan saat ini jumlah handphone yang beredar di Indonesia sudah melebihi jumlah penduduknya yaitu sekitar 700 juta unit diantara jumlah tersebut sekitar 140 juta produk digunakan oleh anak-anak.

"Menurut Data Siber Crime Polri setiap harinya ada 25 ribu konten Pornografi yang diakses, tidak tertutup kemungkinan anak-anak diantaranya," ungkapnya saat di konfirmasi Covesia.com usai melaksanakan  Workshop Pembentukan Desa Bebas Pornografi di Hotel Sakura Syariah Lubuk Basung, Rabu (26/6/2019).

Dijelaskannya, anak-anak saat ini lahir di era perkembangan teknologi informasi yang pesat, untuk menjawab  rasa ingin tahu mereka cukup mencarinya di internet. Hal ini jika tidak diawasi mereka akan konten-konten yang belum saat nya mereka ketahui dan itu berdampak kepada psikologinya.

Saat ini, ulas Dermawan, lebih dari 97 persen anak indonesia sudah terpapar pornografi. "Pernah kita melakukan survey terhadap 500 siswa SMP  di suatu daerah, saat ditanya mereka menjawab sudah pernah mengakses konten pornografi," tutupnya.

Menurutnya, mengingat besarnya jumlah tersebut membentuk desa/kelurahan bebas pornografi anak adalah suatu cara untuk penekanan dan program konkret dan berkelanjutan dalam mencegah dan menanggulangi pornografi.

Hal senada juga diungkapkan Koordinator Riset ECPAT Indonesia, Deden Ramadhani, sebagai mitra Kemen PPPA dalam pembentukan desa bebas pornografi, ia menerangkan ada  3 indikator untuk mewujudkan desa/kelurahan bebas pornografi, yaitu secara struktural, kultural, dan proses.

Perubahan struktural yang dimaksud adalah perubahan kebijakan dan aturan yang lebih melindungi anak terhadap paparan maupun objek pornografi. Sedangkan perubahan kultural, yakni adanya perubahan cara pandang, norma, dan persepsi di masyarakat sehingga anak tidak lagi berpotensi dijadikan objek pornografi. 

"Untuk perubahan proses seperti meningkatkan ruang partisipasi masyarakat untuk berdialog masalah pornografi sehingga solusi dapat dipikirkan bersama," terang Deden.

(han)

Berita Terkait

Baca Juga