Eksponen '98 Sumbar Desak Jokowi Segera Copot Menkopolhukam dan Kapolri

Eksponen 98 Sumbar Desak Jokowi Segera Copot Menkopolhukam dan Kapolri Ilustrasi (Antara)

Covesia.com - Sehubungan terjadinya kasus tindak kekerasan yang jauh dari rasa perikemanusiaan yang diduga dilakukan oleh aparat Kepolisian Republik Indonesia (Polri) yang menyebabkan jatuhnya korban jiwa pada penanganan aksi unjuk rasa di DKI Jakarta, 21-23 Mei 2019, sebagaimana yang dilihat di rekaman video yang beredar luas di masyarakat, maka dengan ini Eksponen'98 Sumbar menyatakan  sikap

Pertama, Sangat menyesalkan terjadinya tindak kekerasan tersebut. Tindakan sadis dan jauh dari rasa kemanusian itu tidak bisa ditolerir. Sebagai aparat penegak hukum, telah memberikan contoh yang sangat buruk kepada masyarakat terkait penegakkan hukum dan keadilan.

Kedua, sangat menyesalkan dan sedih dengan fakta bahwa sampai saat ini Presiden Republik Indonesia Joko Widodo yang belum mengambil sikap yang jelas dan tegas atau paling tidak memberikan empati terhadap kasus kekerasan tersebut. Presiden sepertinya sudah kehilangan sense of humanity dengan sikap diamnya tersebut. 

"Ketiga, Kami meminta Presiden Republik Indonesia Joko Widodo  segera mencopot Menkopolhukam  Jenderal (Purn) Wiranto dan Kapolri Jenderal (Pol) Tito Karnavian dari jabatannya. Keduanya mesti bertanggungjawab dan diberikan sanksi berat atas terjadinya kasus kekerasan oleh aparat yang hingga jatuhnya korban jiwa tersebut," tulis Eksponen '98 Sumbar dalam keterangan tertulis yang diterima covesia.com,Minggu (26/05/2019).

Selanjutnya yang keempat, eksponen '98 sumbar yang terdiri dari Miko Kamal, Yon Erizon, Mukhtar Effendi, Indrawita, Ilham Tanjung, Hendra Bur, Novermal Yuska, Tridarma Armi Iswandi, Rendra Trisnaldi, Yudi Ferry, dan Ary Mawanas juga mendesak Presiden Republik Joko Widodo membentuk Tim Pencari Fakta (TPF) yang melibatkan sipil dan/atau lembaga-lembaga sipil terpercaya dan berpengalaman untuk mengusut kasus kekerasan ini secara tuntas dan mengumumkan hasilnya kepada publik secara terbuka. 

"Kelima, kami juga mengimbau seluruh komponen masyarakat yang menyampaikan pendapat di muka umum untuk senantiasa menyampaikannya dengan tertib sesuai dengan norma-norma hukum yang berlaku," dalam pernyataan tersebut.

(adi/adi)

Berita Terkait

Baca Juga