Rizal Ramli Kritik Menkeu Sebagai 'Ratu Utang'

Rizal Ramli Kritik Menkeu Sebagai Ratu Utang Rizal Ramli
Covesia.com - Rizal Ramli kembali melontarkan kritik keras ke pemerintah. Kali ini Rizal Ramli menyindir soal utang pemerintah bertambah Rp 347 triliun dalam setahun dengan menyebut Menteri Keuangan (Menkeu) ratu utang.

Mantan Manteri Koordinator Kemaritiman itu menyampaikan kritiknya lewat Twitternya, @RamliRizal. Dalam cuitannya, Rizal menyebut Menkeu Ratu Utang, dipuja-puja kreditur karena berikan bunga tertinggi se-ASEAN.

Selain itu, dalam cuitannya Rizal juga menyinggung utang pemerintah naik Rp 347 triliun setahun, artinya nyaris Rp 1 triliun per hari. Sebagai informasi, Kementerian Keuangan merilis datang utang pemerintah per April 2019

Dalam data tersebut disampaikan utang pemerintah pada April 2018 sebesar Rp 4.180,61 triliun. Setahun kemudian, April 2019, naik Rp 347,84 triliun menjadi Rp 4.528,45 triliun. 

Berikut informasi lengkap seputar kritik Rizal Ramli soal ratu utang dikutip covesia.com dari laman Detikfinance:

1. Sebut Menkeu Ratu Utang

Mantan Menteri Koordinator Kemaritiman Rizal Ramli mengkritik pemerintah khususnya Menteri Keuangan (Menkeu). Menurut Rizal Ramli, Menkeu cocok sebagai 'Ratu Utang" karena jumlah utang per April 2019 kembali lagi naik.

Kritikan tersebut disampaikan lewat cuitan Twitternya.

"Utang Pemerintah Setahun Naik Rp 347T. Nyaris Rp1 Trillun per hari ! Kok prestasi tertinggi ngutang? Wong Menkeu "Ratu Utang" dipuja2 kreditor karena berikan bunga tertinggi di ASEAN," cuit akun @RamliRizal, Jakarta, Jumat (17/5/2019).

Cuitan yang dilakukan pada pukul 14.08 WIB ini sudah mendapat likes sampai 3.359 dan retweet sebanyak 2.062.

2. Utang Pemerintah Tambah Rp 347,84 Triliun

Pemerintah mencatat posisi utang pada April 2019 total utang pemerintah tercatat Rp 4.528,45 triliun. Jika dilihat dalam kurun waktu setahun total utang pemerintah pusat sudah bertambah Rp 347,84 triliun.

Pada April 2018 posisi utang pemerintah sebesar Rp 4.180,61 triliun. Mengutip data APBN KiTA, Kamis (16/5/2019), Komposisi utang pemerintah terdiri dari pinjaman sebesar Rp 780,71 triliun dan surat berharga negara Rp 3.747,74 triliun.

Jika dirinci, besaran utang dari pinjaman sebesar Rp 780,71 triliun, terdiri dari pinjaman luar negeri Rp 773,98 triliun dan pinjaman dalam negeri Rp 6,73 triliun.

Baca juga: Ini Rincian Utang Pemerintah yang Sudah Capai Rp 4.528 T

Kemudian untuk besaran utang dari surat berharga negara (SBN) Rp 3.747 triliun rinciannya SBN denominasi rupiah Rp 2.735,78 triliun dan denominasi valas Rp 1.011,96 triiun.

Rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB) sebesar 29,65% atau masih dalam batas aman. Jika dibandingkan dengan posisi bulan sebelumnya utang pemerintah turun Rp 38,86 triliun. Pada Maret 2019 posisi utang pemerintah di Maret 2019 sebesar Rp 4.567,31 triliun.

"Posisi utang pemerintah di level 29,56% di bawah 30%. Outstanding utang turun Rp 38,8 triliun dibandingkan Maret tahun ini satu bulan turun Rp 38 triliun," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di kantornya, Jakarta Pusat, Kamis (16/5/2019).

3. Jawaban Kemenkeu soal Utang Tambah Rp 347 T

Jumlah utang pemerintah pusat tercatat naik sebanyak Rp 347,84 triliun dalam waktu satu tahun. Pada April 2018 utang pemerintah Rp 4.180,61 triliun, setahun kemudian naik jadi Rp 4.528,45 triliun pada April 2019.

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan Nufransa Wira Sakti menjelaskan utang yang diambil pemerintah telah diputuskan secara matang, baik untuk pembayaran maupun risikonya.

"Uang sudah direncanakan sesuai kebutuhannya dalam APBN. Sehingga setiap pembiayaan melalui utang sudah diperhitungkan kemampuan bayarnya, jumlahnya dan juga sisi risikonya," kata dia kepada detikFinance, Jumat (17/5/2019).

Pria yang akrab disapa Frans ini juga menjelaskan, saat ini tingkat rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB) masih tergolong rendah, yakni di bawah 30%, sebab batas yang telah ditetapkan pemerintah, yakni 60% terhadap PDB.

Alhasil utang saat ini masih dianggap aman, Sehingga menurut Frans tak ada yang perlu dikhawatirkan.

"Sejauh ini, masih dalam kondisi aman. Utang sudah diatur dalam UU, di mana batas maksimal yang diperbolehkan dalam UU adalah 60% dari PDB. Sampai saat ini, utang Indonesia masih di seputaran 30% dari GDP. Jadi masih sangat jauh dari batas yang diperbolehkan," tutup dia.

(sea)

Berita Terkait

Baca Juga