Pakar Hukum: Masyarakat Sebaiknya Tolak Ajakan People Power

Pakar Hukum Masyarakat Sebaiknya Tolak Ajakan People Power Pakar hukum pidana Indriyanto Seno Adji. (antara)

Covesia.com- Pakar hukum pidana Indriyanto Seno Adji mengingatkan agar masyarakat bisa menahan diri dan menolak ajakan people power atau (gerakan kedaulatan) pasca Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengumumkan pemenang pilpres pada 22 Mei 2019.

"Sebaiknya masyarakat menahan diri bahkan menolak ajakan kelompok tertentu untuk lakukan people power atau apapun istilahnya (Gerakan Kedaultan) yang akan diadakan menjelang, pada saat atau pasca 22 Mei," kata Indriyanto dalam keterangan tertulisnya, Kamis (16/5/2019).

Sebab, tegas dia, muatan dan konten misi people power yang akan mengepung, tidak mengakui, menduduki institusi kenegaraan penyelenggara pemilu dan istana, melakukan revolusi atas kekuasaan yang sah, semuanya sebagai fakta  sudah mengarah kepada ancaman, hasutan dan penistaan terhadap kelembagaan formal.

"Sudah jelas menyimpangi dan melanggar koridor hukum dan regulasi yang berlaku, baik pelanggaran terhadap KUHP, UU ITE maupun UU Pemilu, yang hakekatnya sebagai perbuatan makar," tegas dia.

Ia menjelaskan bahwa konten ajakan dan hasutan lakukan people power sudah abuse of freedom expression dari sistem demokrasi Indonesia. Sebab sudah mengarah pada tuduhan- tuduhan keras yang subyektif dan tidak konstruktif, kasar, fitnah yang penuh penistaan bahkan sudah tegas mengandung materi yang actual malice.

"Karenanya people power semacam ini justru menciderai pilar- pilar kebebasan dan demokrasi dari negara hukum," ujar dia.

Menurut dia, negara dan pemerintah tetap menjamin secara konstitusional terhadap kebebasan berekspresi. "Jangan digunakan kebebasan ini secara absolut dan tanpa batas sehingga stigma abuse of freedom yang muncul dan mengemuka," kata dia.

Ia pun berharap agar publik tidak terjebak ajakan people power yang berpotensi melanggar norma dan koridor hukum.

(jon)



Berita Terkait

Baca Juga