Rentetan Berita Politik yang Menarik untuk Dibaca Hari ini

Rentetan Berita Politik yang Menarik untuk Dibaca Hari ini ilustrasi

Covesia.com - Ada beberapa berita politik kemarin, Jumat (10/5/2019), yang masih menarik untuk dibaca, mulai mengenai rekapitulasi suara nasional dalam negeri yang baru dimulai hingga BPN melaporkan dugaan kecurangan Pemilu ke Bawaslu.

Rekapitulasi suara nasional adalah penghitungan yang akan dijadikan dasar oleh KPU untuk menentukan hasil Pemilu. Sementara itu berita mengenai berita menarik dugaan Pemilu, mengenai laporan BPN ke Bawaslu serta imbauan Zulkifli Hasan agar elit menempuh jalur hukum.

Berikut sejumlah berita politik kemarin yang masih menarik dibaca hari ini:

KPU RI mulai rekapitulasi nasional

Komisi pemilihan Umum RI mulai melakukan rekapitulasi tingkat nasional penghitungan suara Pemilu 2019 di dalam negeri, Jumat siang di Gedung KPU RI, Jakarta. 

Berdasarkan jadwal rekapitulasi yang diterima di Jakarta, Jumat, rekapitulasi dimulai dari Provinsi Bali, pada pukul 13.00 WIB.

Adapun rekapitulasi penghitungan suara Pemilu 2019 di luar negeri, sudah diselesaikan 129 wilayah dari total 130 wilayah kerja Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN).

Komisioner KPU Evi Novida Ginting mengatakan dari total 130 PPLN, hanya Kuala Lumpur yang belum dilakukan rekapitulasinya.

"Yang lain sudah kita lakukan ya, makanya kita menunggu untuk itu dulu," ujar Evi.

Rekapitulasi suara Pemilu 2019 di Kuala Lumpur belum selesai dilakukan lantaran ada pemungutan suara ulang metode pos, akibat kasus temuan surat suara yang sudah tercoblos beberapa waktu lalu.

Sementara itu berdasarkan data Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng), perolehan sementara suara Pilpres hingga Jumat pukul 12.30 WIB, Jokowi-Ma'ruf memeroleh 56,21 persen sedangkan Prabowo-Sandi memeroleh 43,79 persen.

Data yang masuk ke Situng KPU mencakup 75,7 persen TPS.

Petinggi BPN melapor ke Bawaslu RI

Sejumlah petinggi Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandiaga Uno melaporkan dugaan kecurangan pemilu ke Bawaslu RI di Jakarta, Jumat.

Berdasarkan pantauan, petinggi BPN yang hadir ke Bawaslu yakni Ketua BPN Prabowo-Sandi, Djoko Santoso, Sekretaris BPN Hanafi Rais, serta Direktur Advokasi dan Hukum BPN Prabowo-Sandi, Sufmi Dasco Ahmad.

"Kita meneruskan laporan para relawan dari daerah, kita teruskan ke Bawaslu, itu saja," kata Djoko Santoso di Bawaslu RI, Jumat.

Djoko mengatakan bahwa laporan yang dilayangkan pihaknya kali ini berbeda dengan laporan yang sebelumnya telah diajukan. Namun dia tidak merinci apa dugaan kecurangan yang dilaporkan.

Sementara itu pada Jumat Siang ratusan massa tampak kembali berkumpul di depan Gedung Bawaslu RI.

Mereka hendak mengawal pelaporan dugaan kecurangan pemilu 2019.

KPU minta kasus meninggalnya petugas KPPS tidak berlarut

Anggota KPU, Ilham Saputra, berharap pembahasan mengenai kasus meninggalnya para petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) tidak berlarut-larut.

"Bukannya permasalahan (meninggalnya petugas KPPS) tidak penting, tetapi kalau kita selalu mengulang-ulang pembahasan yang sama, kita akan kesulitan menghadapi kemungkinan persoalan-persoalan yang akan datang," kata dia, di sela-sela proses penghitungan dan rekapitulasi surat suara nasional Pemilu 2019 di kantor KPU Pusat, Jakarta, Jumat.

Ia memaparkan, saat ini KPU sedang berfokus pada banyak hal, salah satunya proses rekapitulasi suara manual nasional yang direncanakan selesai pada 22 Mei mendatang.

"Masalah pasti ada dan tidak cuma soal gugurnya para petugas. Mari kita evaluasi pemilu serentak bersama-sama, jangan selalu mencari-cari kesalahan pihak tertentu. Teman-teman di KPU sudah bekerja keras dan luar biasa," ujarnya.

Meski demikian, Komisioner KPU Ilham tetap mendukung upaya pihak-pihak yang ingin membentuk tim investigasi pencari fakta guna menelusuri kasus meninggalnya para petugas KPPS.

"Siapa pun yang berinisiatif, silakan dibentuk. KPU juga sudah berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan. Saya dengar juga akan ada tim dari Komnas HAM. Kita tunggu saja hasilnya," jelas Ilham.

Mengacu data KPU pada Selasa (7/5), tercatat ada 456 petugas KPPS yang meninggal dunia dan 4.310 orang menderita sakit.

Ketua MPR: elite politik tempuh mekanisme hukum jika ada kecurangan

Ketua MPR, Zulkifli Hasan, mengimbau elite politik untuk bersikap dewasa dengan menempuh mekanisme hukum jika tidak puas atau menilai ada kecurangan pada penyelenggaraan pemilu presiden 2019.

"Pemilu presiden 2019, sudah terselenggara dengan baik, aman, lancar, dan kondusif, pada 17 April lalu. Hasilnya akan diumumkan secara resmi oleh KPU, pada 22 Mei mendatang," kata dia, pada acara buka puasa bersama pimpinan lembaga tinggi negara, di rumah dinas ketua MPR, di Jakarta, Jumat.

Hadir pada kegiatan itu, antara lain, Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden, Jusuf Kalla, Ketua DPR, Bambang Soesatyo, Ketua DPD, Oesman Sapta, Ketua Mahkamah Konstitusi, Anwar Usman, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Jimly Asshidhiqie, para Wakil Ketua MPR, yakni EE Mangindaan, Mahyudin, dan Muhaimin Iskandar, dan Wakil Ketua DPR, Agus Hermanto.

Menurut Hasan, setelah KPU mengumumkan hasil Pemilu pada 22 Mei mendatang, kalau ada pihak-pihak yang menilai ada kecurangan atau ketidakpuasan, dapat melakukan gugatan hukum. "Dapat menempuh jalur hukum sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam aturan perundang-undangan," katanya.

Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional ini menjelaskan, pemilu adalah proses demokrasi pemilihan pemimpin yang sudah terselanggara sejak lama di Indonesia. "Pemilu adalah proses demokrasi yang diselenggarakan secara rutin, hendaknya disikapi secara proporsional," katanya.

Menurut dia, MPR memiliki tugas, untuk menjaga persatuan bangsa dan kebersamaan pada masyarakat Indonesia. "MPR berkomitmen, bahwa pemenang pemilu 2019 dapat merajut kembali merah putih. Merakit kembali persatuan bangsa," katanya.

Pada pemilu presiden 2019, kata dia, PAN tidak mendukung pasangan calon presiden-wakil presiden, Joko Widodo-KH Maruf 'ruf Amin, tapi silaturrahmi tetap berjalan baik. "Waktu saya datang ke Istana, saya disambut hangat oleh Presiden Jokowi. Pak Jokowi dengan ramah menyambut saya. Inilah bentuk menjaga kebersamaan dan menjahit kembali merah putih," katanya.

Hasan menambahkan, tradisi pada lembaga tinggi negara adalah buka puasa bersama pada bulan Ramadhan, saling mengunjungi dan saling bersilaturrahmi. Menurut dia para elite politik hendaknya dapat membangun silaturrahmi dan menjahit kembali merah putih, untuk menguatkan persatuan bangsa.

Pada kesempatan tersebut, dia juga mengingatkan, Pemilu 2019 sudah terselenggara secara baik. "Jika ada pihak-pihak yang ingin berkompetisi, agar dapat berkompetisi pada pemilu presiden berikutnya, yakni 2024," katanya.

Ia juga mengingatkan, presiden dan wakil presiden terpilih, nantinya harus dapat merangkul semua pihak untuk bersama-sama menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

(Ant/sea)

Berita Terkait

Baca Juga