Pengamat: Hubungan Jokowi dan PDI-P Retak

Pengamat Hubungan Jokowi dan PDIP Retak Presiden Joko Widodo Bersama Ketua Umum PDI-P dan Politisi PDI-P (Foto: kabinetkerja.com)

Covesia.com - Situasi aroma tidak harmonis antara Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), serta koalisi pendukungnya sudah mulai tercium oleh berbagai pengamat. Salah satunya oleh Pengamat Politik dari Political Communication Institute (Polcom Institute), Heri Budianto. Heri mengkritik keras petinggi PDI-P dan beberapa politisi KIH di 100 hari pemerintahan Jokowi - Jusuf Kalla.

"Mereka (PDI-P dan KIH) sangat berbeda pandangan dengan Presiden Jokowi. Khususnya setelah kasus KPK dan Polri mencuat ke publik," kata Heri, di Cikini, Jakarta Pusat, Jumat (30/1/2015)

Menurut Heri, Presiden Jokowi tidak menginginkan tersangka Komjen Pol Budi Gunawan menjadi Kapolri. Pengajuan Komjen Pol Budi Gunawan sebagai calon Kapolri tunggal ke DPR, dinilainya sarat intervensi gerbong politik KIH, ketimbang kemauan pribadi Presiden Jokowi.

"Lihat saja dengan presiden membentuk TIM Indipenden (9) kan bisa dibaca niat presiden apa. Dia sedang mencari celah untuk tidak melantik Budi Gunawan jadi Kapolri," jelasnya.

Ia menyarankan agar presiden tidak perlu lagi melakukan manuver politik. Bahkan Jokowi didesak agar segera melakukan keputusan, tanpa harus membuat siasat baru dalam memutuskan polemik KPK dan Polri.

"Gunakan saja hak prerogeratif presiden dan Stop manuver politik," tegasnya.

Heri menyebutkan, akan lebih produktif jika Jokowi berani memutuskan langsung, sekalipun akan bersebrangan dengan PDI-P dan KIH.

"Untuk mengakhiri polemik dan keganduhan ini, presiden harus tegas, agar hukum bisa berjalan tanpa intervensi politik," imbuhnya (pjr/peb)

Berita Terkait

Baca Juga