Presiden Minta Menkeu Alihkan Anggaran Kementerian PURR

Presiden Minta Menkeu Alihkan Anggaran Kementerian PURR Presiden Joko Widodo (Foto: Setkab.go.id)

Covesia.com - Presiden Joko Widodo meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani mengalihkan anggaran kementerian, yang masih ragu ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk membiayai pembangunan infrastruktur daerah.

"Melihat perjalanan empat tahun ini, Kementerian PUPR, yang bisa merealisasikan anggaran yang diberikan, (oleh karena itu) mungkin anggaran di kementerian lain yang masih ragu, dimasukkan ke PUPR," kata Presiden saat memberikan pengantar sidang kabinet paripurna di Istana Bogor, Jawa Barat, Selasa.

Menurut Kepala Negara, pembangunan infrastruktur masih akan terus dijalankan, terutama di daerah-daerah yang minim infrastrukturseperti jalan dankebutuhan air.

"Belanja modal berbicara bahwa seluruh kabupaten dan provinsi memang kecenderungannyamasih berkutat kepada infrastruktur, ada kekurangan di infrastruktur. Kebutuhan di infrastrukturitu baik jalan, juga masalah air. Oleh sebab itu, melihat perjalanan empat tahun ini, KementerianPUPR, yang bisa merealisasikan anggaran yang diberikan," kata Presiden.

Dalam sidang kabinet yang digelar di Ruang Garuda Istana Bogor dan membahas ketersediaananggaran dan pagu indikatif tahun 2020 ini, poin utama yang ditekankan adalah belanja modalyang diperkuat dan ditingkatkan.

"Semua kementerian harus bisa memaksa organisasinya agar penyerapan anggarannya betulbetul bisa direalisasikan," kata Presiden. Jokowi juga meminta kementerian dan lembaga mengurangi belanja barang sebanyakbanyaknya.

"Ibu Menkeu (Sri Mulyani) agar dilihat pada tahun yang posisinya normal, 2017, sebagai patokan untuk dipaksa ke angka-angka itu," tegasnya.

Menteri Keuangan Sri Mulyani, usai sidang kabinet, mengatakan rapat paripurna itu dalamrangka memulai penyusunan format RAPBN 2020.

Dia mengatakan sesuai peraturan pemerintah mengenai siklus anggaran, maka persiapanpenyusunan RAPBN 2020 memang dimulai sejak Februari, dengan membahas pokok-pokokkebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makronya dan rapat paripurna kali ini adalah dalamtahap menyusun pagu anggaran sementara untuk seluruh kementerian/lembaga.

Sri Mulyani menjelaskan bahwa dalam sidang kabinet paripurna telah ada arahan dari Presidenmengenai apa-apa yang menjadi prioritas untuk anggaran pada 2020. (Antara)

Berita Terkait

Baca Juga