KPID: Lembaga Penyiaran yang Tidak Menayangkan Konten Lokal Dikenakan Denda Hingga Rp1 Milyar

KPID Lembaga Penyiaran yang Tidak Menayangkan Konten Lokal Dikenakan Denda Hingga Rp1 Milyar Disaksikan Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno, KPID Sumbar melakukan nota kesepahamam iklan layanan masyarakat dengan Lembaga Penyiaran di Padang, Senin (15/4/2019) (Foto: Covesia/Doni Syofiadi)

Covesia.com - Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sumatera Barat mewajibkan lembaga penyiaran seperti radio dan televisi untuk menayangkan konten lokal atau ILM (Iklan Layanan Masyarakat) minimal 10 persen dari total jam tayang, jika tidak dilakukan akan dikenakan sanksi denda dari ratusan juta  hingga 1 milyar rupiah.

"Sanksinya itu, pertama tentu teguran. Teguran berjenjang, yaitu teguran pertama kemudian tetap tidak dilaksanakan seminggu kemudian teguran kedua. Selanjutnya kalau tetap tidak dilaksanakan maka itu ada denda administratif. Bagi radio itu Rp100 juta, sedangkan bagi televisi itu Rp1 M," ujar komisioner KPID Sumbar, Jimmi Syah Putra Ginting kepada awak media di Padang, Senin (15/4/2019).

Jimmi mengatakan, dengan adanya kesepakatan tersebut diharapkan pemerintah dapat mengoptimalkannya dalam menggerus pembangunan di daerah lewat lembaga penyiaran.

"Komitmen itu akan diberlakukan mulai hari ini. Kepada seluru televisi sistem stasiun jaringan agar memaksimalkan program lokal (ILM) minimal 10 persen dan ditayangkan dalam 30 persennya dalam jam tayang utama yang banyak penontonnya (prime time)," terang Jimmi.

Sementara Kepala Dinas Kominfo Sumbar Yeflin Luandri mengatakan dengan adanya kewajiban penayangan iklan layanan masyarakat (ILM) merupakan peluang bagi organisasi perangkat daerah (OPD) untuk menyosialisasikan program pembangunan.

"Ini akan kami sosialisasikan kepada OPD agar tahu peluang ini dan bisa dimanfaatkan dengan mengisi konten yang bermanfaat," ujar dia.

Sejalan dengan itu Komisioner KPID Sumbar Yumi Ariyati mengatakan untuk konten iklan layanan masyarakat dapat diproduksi oleh lembaga penyiaran dan biaya produksi bisa bekerja sama dengan organisasi perangkat daerah.

(dnq)

Berita Terkait

Baca Juga