PBHI: Penerapan Hukum Kasus Audrey Harus Perhatikan Hak Anak

PBHI Penerapan Hukum Kasus Audrey Harus Perhatikan Hak Anak Ilustrasi (Ist)

Covesia.com - Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) menilai bahwa perlunya memperhatikan beberapa hal dalam menyikapi kasus pemukulan remaja di Pontianak yang saat ini sedang mendapat perhatian luas di masyarakat.

Ketua PBHI Sumatera Barat, Wengki Purwanto kepada covesia.com, Kamis (11/04/2019) mengatakan, ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan bagi semua pihak dalam menyikapi kasus tersebut.

Pertama menurutnya, semua pihak harus memperhatikan bahwa, setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, berkembang, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;

Selanjutnya, menurut Wengki kasus ini sudah mendapatkan perhatian luas dari berbagai pihak, dengan demikian harus diselesaikan secara proporsional dan tegas. Namun harus tetap memperhatikan hak anak.

"Semua pihak, melalui berbagai saluran dan media komunikasi telah menyampaikan berbagai tanggapan, bahkan dalam pemberitaan media, Presiden telah  meminta Kapolri bertindak tegas,"

"Korban dan pelaku, adalah anak, yang sama-sama merupakan tunas dan generasi penerus cita-cita bangsa, olehnya, tanggapan, respon, dan proses hukum, mesti memperhatikan hak-hak anak," terangnya

Wengki melanjutkan, untuk itu, proses hukumnya, mesti dilakukan secara profesional, tetap memperhatikan hak anak, baik anak korban, maupun anak sebagai pelaku;

"Kasus ini, menjadi tamparan bagi semua pihak, bahwa ada yang luput dari agenda perlindungan anak, yang dimandatkan oleh Undang-Undang. Untuk itu, perlu dilakukan evaluasi dan mengintegrasikan kembali agenda-agenda perlindungan anak," terangnya.

Sebelumnya, polisi menetapkan tiga orang tersangka dalam dugaan kekerasan terhadap siswi SMP Pontianak, A yang sampai memunculkan petisi Justice for Audrey. Ketiga orang itu ditetapkan sebagai tersangka setelah polisi memeriksa sejumlah saksi.

Ketiga tersangka itu berinisial L, TPP, dan NNA. Mereka dijerat dengan Pasal 76C juncto Pasal 80 ayat 1 UU Perlindungan Anak tentang kekerasan terhadap anak. 

.(adi/adi)

Berita Terkait

Baca Juga