Peneliti ELSAM: Proses Hukum Kasus Audrey Harus Mengacu UU SPPA

Peneliti ELSAM Proses Hukum Kasus Audrey Harus Mengacu UU SPPA Tiga siswi SMU yang diduga menjadi pelaku dan saksi dalam kasus penganiayaan siswi SMP berinisial AU (14). (antara)

Covesia.com- Peneliti Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) Azkar Ahsinin mengatakan, bahwa UU Perlindungan Anak kurang tepat digunakan untuk menangani kasus kekerasan terhadap siswi SMP di Pontianak, Audrey. 

"UU Perlindungan Anak menurut saya tidak pas kalau dipergunakan untuk anak yang menjadi pelaku," kata Azkar kepada Covesia.com, Kamis (11/4/2019).

Menurut Azkar, penanganan anak sebagai pelaku kekerasan harus mengacu pada Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). "Prosesnya harus menggunakan SPPA dan menggunakan mekanisme diversi," jelas dia.

Dalam hal ini, kepolisian dan pihak sekolah bisa memediasi sesuai dengan paradigma keadilan restoratif yang menjadi spirit UU SPPA. Sekolah bisa berperan untuk menyelesaikan kasus ini. 

Ia mengatakan, korban juga harus tetap mendapatkan pemulihan melalui restitusi yang dibebankan kepada pelaku. "Spirit perlindungan anak kan kepentingan terbaik bagi anak. Prinsip ini seharusnya tetap dikedepankan," kata dia.

Melalui proses ini, kata dia, korban akan mendapatkan pemulihan yang menjadi haknya. Pelaku juga akan bertanggung jawab terhadap tindakannya tersebut. "Sekolah sebagai salah satu institusi kemasyarakatan juga dapat berperan untuk menangani kasus tersebut," terang dia.

Sebab, menurut dia, efek jera dalam peradilan pidana tidak melulu harus melalui sanksi pidana penjara. "Bisa dengan sanksi yang lain yang bisa menjerakan para pelaku," tegas dia.

Selain itu, pelaku juga bisa memberikan kompensasi sebagai bagian dari tanggung jawab mereka kepada korban sebagai bagian dari pemulihan. "Pelaku memberikan restitusi bagi korban sebagai bagian dari tanggung jawab pidana yang telah dilakukan mereka," tutur dia.

Ia menyebut bahwa langkah diversi menjadi langkah upaya terbaik dan menjadi kewajiban normatif apabila tindak pidana yang dilakukan para pelaku di bawah 7 tahun ancaman pidananya.

Sebab, kata dia, apabila usia para pelaku kurang dari 18 tahun, maka kurang tepat untuk menerapkan UU Perlindungan Anak untuk para pelaku yang masih anak-anak.  

"Spirit UU ini adalah untuk melindungi anak dari perlakuan salah (abuse) orang dewasa yang seringkali menjalin relasi dengan anak-anak mengedepankan kuasa (power) sebagai orang dewasa," terang dia.

Sehingga, jelas dia, para pelaku akan mendapatkan ancaman hukum yang lebih berat karena memang undang-undang ini ada elemen pemberatan bagi pelaku dewasa yang berpotensi menyalahgunakan  kuasa mereka.

Kendati demikian, terang Azkar, jika pihak kepolisian tetap memilih menggunakan jalur hukum, menurut dia, lebih baik menggunakan KUHP yang ancaman hukumanya lebih rendah. "Ancaman dalam KUHP lebih rendah ketimbang UU Perlindungan Anak," terang dia.

Sebelumnya diberitakan, tiga siswi SMA berinisial L, TPP, dan NNA yang jadi tersangka kasus penganiayaan terhadap siswi SMP di Pontianak, Audrey dijerat UU Perlindungan Anak dengan ancaman 3,5 tahun penjara.

(jon)

BacaTiga Tersangka Penganiaya Audrey Terancam Hukuman 3,5 Tahun Penjara


Berita Terkait

Baca Juga