Tolak Komentari Kasus Jual-Beli Jabatan, Menag 'Tunggu' Dipanggil KPK

Tolak Komentari Kasus JualBeli Jabatan Menag Tunggu Dipanggil KPK Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Syaifuddin. Foto: kemenag.go.id

Covesia.com - Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Syaifuddin menolak berkomentar terkait kasus jual-beli jabatan di lingkungan Kementerian Agama. Lukman menyatakan akan memberikan keterangan terlebih dahulu kepada KPK.

"Gini, yang terkait, saya mohon maaf sebesar-besarnya kepada seluruh media, kepada publik, saya belum bisa menyampaikan hal-hal yang bisa terkait dengan materi perkara. Karena saya harus lebih menghormati KPK sebagai institusi resmi tempat di mana mereka semestinya mendapatkan keterangan resmi pertama dari saya terkait dengan persoalan ini," ujar Lukman di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (25/3/2019).

Menurut Lukman, dirinya harus menahan diri untuk tidak berkomentar karena terkait dengan etika. Lukman pun meminta sikapnya tersebut dimaklumi.

"Jadi ya apa boleh buat, sebelum saya memberikan keterangan resmi di hadapan KPK tentu secara etika saya harus menghormati untuk bisa menahan diri untuk tidak menyampaikan hal-hal yamg bisa terkait dengan materi perkara ini. Jadi mohon teman-teman bisa memaklumi," tuturnya.

Lukman mengatakan hingga saat ini belum ada pemanggilan dari KPK terkait kasus jual-beli jabatan. Namun, ia menegaskan akan hadir jika dipanggil.

"Sampai hari ini belum (ada pemanggilan). Ya tentu dong (hadir jika dipanggil), saya harus hormati. Itu adalah kewajiban konstitusional saya memenuhi panggilan mereka," tandasnya.

Soal jual-beli jabatan ini sebelumnya disebut oleh eks Ketua MK Mahfud Md. Mahfud sempat membahas soal pemilihan Rektor UIN Syarif Hidayatullah dalam program ILC TV One bertajuk 'OTT Romy, Ketua Umum PPP: Pukulan bagi Kubu 01?' pada Selasa (19/3). Mahfud menyebut Andi Faisal Bakti yang dua kali menang dalam pemilihan rektor di 2 UIN berbeda tapi tidak dilantik.

"Saya ingin lengkapi kasus-kasus agar selesai ini masalah. Masalah jual-beli jabatan melalui jabatan-jabatan yang tidak wajar, saya akan sebut satu per satu. Untuk UIN, itu ada satu kasus yang sangat luar biasa, itu Profesor Andi Faisal Bakti dua kali menang pemilihan rektor di UIN tidak diangkat," kata Mahfud seperti dilihat detikcom dalam akun YouTube Indonesia Lawyers Club, Kamis (21/3).

"Andi Faisal Bakti masih ada orangnya ini, bahkan sumber yang saya cocokkan dengan Pak Jasin (eks Irjen Kemenag dan eks Wakil Ketua KPK) di sini tadi, Andi Faisal Bakti itu didatangi oleh orang, dimintai Rp 5 miliar kalau mau jadi rektor," imbuhnya.

Namun Rektor UIN Syarif Hidayatullah Amany Lubis menepis anggapan proses tak wajar itu. Amany menegaskan dirinya terpilih sebagai Rektor UIN periode 2019-2023 secara objektif.

Sumber: detikcom

Berita Terkait

Baca Juga