Bandar Narkoba Tak Kunjung Dieksekusi Mati, Ini Kata Praktisi Hukum

Bandar Narkoba Tak Kunjung Dieksekusi Mati Ini Kata Praktisi Hukum Boyamin Saiman. (Istimewa)

Covesia.com- Praktisi Hukum, Boyamin Saiman menyesalkan sikap Jaksa Agung HM Prasetyo yang belum melakukan eksekusi mati terhadap bandar narkoba yang telah divonis hukuman mati.

"Saya Boyamin Saiman menyesalkan sikap Jaksa Agung yang tidak eksekusi mati bandar narkoba dengan alasan narapidana mati selalu menggunakan upaya PK dan grasi untuk menghindari eksekusi mati. Alasan ini jelas mengada ada dan tidak berdasar hukum," kata Boyamin dalam keteranganya kepada Covesia.com, Jumat (22/3/2019).

Menurut dia, Jaksa Agung selalu beralasan tidak eksekusi mati dengan alasan narapidana mati selalu menggunakan celah PK yang boleh berkali kali dan grasi boleh diajukan kapanpun tidak dibatasi waktu. 

"Sikap ini jelas salah dan pengecut," tegas Boyamin.

Selaku pihak yang pernah mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi  tentang PK dari hanya sekali menjadi berkali-kali (perkara Antasari Azhar ) dan grasi dari dibatasi maksimal setahun sejak incracht menjadi boleh diajukan kapanpun (perkara Suud Rusli), Boyamin menyesalkan sikap Jaksa Agung yang belum mengeksekusi mati para bandar narkoba dengan alasan narapidana mati selalu menggunakan upaya PK dan Grasi untuk menghindari eksekusi mati. 

Menurut dia, PK bisa diajukan berkali kali namun pengajuan PK tidak menghalangi eksekusi sehingga meskipun narapidana mati narkoba mengajukan PK tetap bisa dilakukan eksekusi. "Apalagi bandar tersebut telah divonis mati namun masih mengulangi perbuatannya," tegas Boyamin.

Selain itu, lanjut Boyamin, mengenai grasi yang dapat diajukan kapanpun juga tidak menghalangi eksekusi dikarenakan Undang Undang Grasi (UU Nomor 5 tahun 2010 Pasal 10 dan UU Nomor 22 tahun 2002 pasal 9,10,11)  menyatakan pengurusan grasi dibatasi waktu maksimal selama 20 hari ditambah 30 hari ditambah 3 bulan = 4 bulan 20 hari (pengurusan Pengadilan Negeri 20 hari, pengurusan Mahkamah Agung 30 hari dan pengurusan presiden 3 bulan) .

Untuk dapat melakukan eksekusi mati terkait grasi, kata dia, Jaksa Agung menerbitkan Surat Keputusan daftar narapidana mati yang akan dieksekusi dan diberikan kesempatan untuk mengurus grasi dengan batas waktu 1 (satu)  bulan dan jika tidak mengajukan grasi maka langsung dapat dilakukan eksekusi. 

"Jika narapidana mengajukan Grasi maka ditunggu batas waktu 4 bulan 20 hari untuk mendapat keputusan grasinya ditolak atau dikabulkan Presiden. Jika ditolak maka langsung dapat dieksekusi mati," kata Boyamin.

Terkait hal ini, menurut dia, Jaksa Agung harusnya faham soal bahaya narkoba, tanpa harus menunggu keluarganya menjadi korban narkoba. Meskipun ia berharap tidak ada keluarga Jaksa Agung yang jadi korban narkoba. 

(jon)


Berita Terkait

Baca Juga