Tuntut Kepala Sekolah Mundur, Warga Segel SMP 13 Padang

Tuntut Kepala Sekolah Mundur Warga Segel SMP 13 Padang Tuntut Kelapa Sekolah di Ganti, Warga segel pintu masuk SMPN 13 Padang, Sumatera Barat, Rabu (20/3/019) (Foto: Doni Syofiadi/ Covesia)

Covesia.com - Proses belajar-mengajar para siswa di Sekolah SMPN 13 Padang, Sumatera Barat sempat terhenti selama dua jam akibat aksi warga setempat yang mengegel sekolah tersebut pada Rabu (20/3/2019).

Aksi warga tersebut menutup gerbang masuk dan memajang embel-embel slogan protes terhadapat kepala sekolah SPMN 13 Padang, Mayofa Rustam untuk mundur dari jabatannya sebagai kepala sekolah.

"Ya kami melakukan aksi damai ini agar tuntutan kami dapat dikabulkan, kami sebagai warga yang mewakili wali murid dan para guru menilai kepala sekolah telah melenceng dari wewenangnya yang semestinya yang berimbas pada kelangsungan proses belajar di sekolah yang tidak baik untuk anak-anak kami." ujar perwakilan warga, AA Syahbana kepada Covesia di Padang.

Syahbana mengatakan, kinerja kelapa sekolah juga menciptakan dualisme di lingkungan para pengajar yang berdampak pada siswa.

"Kami sangat menyayangkan sikap kepala sekolah itu yang menciptakan dualisma dilingkungan pengajar yang tidak baik dan sangat berpengaruh kepada proses belajar mengajar siswa yang juga anak-anak kami. Untuk itu kami menuntut untuk segera kepala sekolah diganti agar kelangsungkan belajar anak kembali terjaga" terangnya.

Sementara Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang, Barlius langsung mendatangi Sekolah SMPN 13 Padang dan bertemu dengan perwakilan warga dalam membahas tuntutan yang diinginkan untuk menggati kepala sekolah.

"Kita telah menampung aspirasi warga, namun Saya belum bisa memutuskan, kita akan bicara kan ini dengan Walikota, pihak komite dan BKD," ujar Barlius usai lakukan pertemuan dengan perwakilan warga.

"kepala sekolah merupakan pejabat negara, pergantiannya tentunya memalui prosedur. Memang ini wewenanganya Walikota, namun Walikota tidak bisa langsung memutuskan. Walikota melalui BKD harus mengusulkan dulu ke Kemendagri," terang Barlius.

Kadis Pendidikan kota Padang juga sangat menyayangkan aski damai warga tersebut, karena berdampak pada terganggunya proses belajar mengajar yang seharusnya menjadi hak siswa di sekolah.

"Kita sedikit menyayangkan aksi ini, aspirasi boleh saja disampaikan, namun jangan mengganggu proses belajar mengajar. Biar bagaimanapun, semestinya proses belajar tetap dilakukan, namun kenyataan terhenti," pungkasnya.

Kendati begitu, warga tetap ngotot untuk meminta pihak Pemko Padang untuk mengganti kepala sekolah SMPN 13 Padang, meski bersabar menanti hingga Ujian Nasional (UN) selesai dilakukan pada akhir April mendatang.

(dnq)

Berita Terkait

Baca Juga