Atasi Korupsi, PUSaKO: Perlu Tata Kelola dan UU Baru Parpol yang Dibuat Lembaga Non-DPR

Atasi Korupsi PUSaKO Perlu Tata Kelola dan UU Baru Parpol yang Dibuat Lembaga NonDPR Direktur PUSaKO, Feri Amsari (tengah). Sumber foto: pusako.or.id

Covesia.com - Tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Ketua Umum Partai Politik dan petinggi-petinggi partai sudah lama terjadi. Modusnya juga beragam. Namun yang paling dominan, semua tidak terlepas dari perkara kebutuhan akan ‘uang’ yang menjadi modal untuk pergerakan partai politik.

Salah satu kasus teranyar terkait OTT KPK terhadap Ketum PPP, Romahurmuziy, Jumat (15/3/2019) di Jawa Timur. Kasus sekaitan dengan dugaan suap ‘jual beli’ jabatan di Kementerian Agama itu menjadi salah satu bukti, perkara ‘uang’ memang tidak lepas ‘kebutuhan’ (petinggi) Parpol.

Masalah mahalnya biaya politik di Indonesia ditengarai menjadi ‘penyebab klasik’ para politisi tersandung korupsi. Modal yang digelontorkan untuk menjadi seorang calon legislatif, calon kepala daerah, atau untuk menduduki jabatan eselon tinggi di kedinasan dan kementerian pun kadang belum bisa digantikan dengan gaji jabatan selama lima tahun. 

Sekaitan itu, Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, Sumbar, menilai banyak hal yang perlu diperbaiki, khususnya dalam Undang-Undang Parpol yang dinilai masih memiliki celah bagi partai politik dan politisinya terjerat ‘ranjau korupsi.’ 

Berikut wawancara wartawan Covesia.com dengan Direktur PUSaKO, Feri Amsari, Rabu (20/3/2019), untuk mengupas penyebab dan solusi mengatasi kasus korupsi yang menjerat para politisi;

Dilema Biaya Mahal Aktivitas (Partai) Politik

Soal pendanaan partai politik sebenarnya sudah menjadi problematika lama dan didorong untuk dibenahi. Dari hasil penelitian KPK, LIPI, ICW, PUSaKO dan Perludem, seragam menyimpulkan harus ada tata kelola yang demokratis soal pendanaan partai.

Dari penelitian PUSaKO, keinginan Negara untuk mendanai partai jauh lebih besar dari keinginan partai itu sendiri untuk didanai. Bahkan angkanya itu bisa 10 kali lipat dari yang diinginkan partai, dengan syarat pengelolaan keuangan partai terbuka dan menjadi tanggung jawab BPK untuk mengaudit.

Dari banyak usulan, termasuk usulan KPK, yang diterima oleh partai, hanya naiknya dana partai dari bantuan negara. Tetapi untuk urusan keterbukaan pengelolaan dana, tidak diterima partai. Menurut PUSaKO, itu yang disayangkan. Niat sebenarnya, ingin membenahi partai melalui pendanaannya. 

Asumsinya, kalau partai tidak punya uang yang cukup, mereka akan cari ‘funding’. Jika partai dapat dana dari pebisnis, pengusaha atau orang-orang tertentu, ketika terpilih (di parlemen), partai bisa jadi akan bekerja demi kepentingan si pendana, minimal partai tidak akan kritis jika (ada kasus hukum) berkaitan dengan orang-orang yang menyumbang dana ke partai.

Untuk itu, dari pada partai ‘dipertuan oleh donatur,’ lebih bagus kan prinsipnya negara jadi donatur partai. 

Di Undang-Undang, ada tiga sumber pendanaan partai politik, 1; dari negara, 2; dari anggota, 3; dari donatur lepas. 

'Iuran' negara sudah jalan (PP Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik. PP tersebut ditandatangani Presiden Jokowi pada 4 Januari 2018 lalu diundang-undangkan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly pada 5 Januari 2018).

Kemudian dari iuran anggota. Tidak satu partai pun yang memenuhi iuran anggota. Satu-satunya partai yang menerapkan ‘iuran anggota’ dengan bentuk lain disebut sumbangan (sifatnya tidak berkala) adalah Partai Keadilan Sejahtera.

Lalu untuk ‘private,’ dari badan hukum dan lainnya, jauh lebih banyak, tetapi tidak pernah terbuka. 

Akhirnya, partai mencari sumber dana yang lain, karena bantuan negara dan iuran anggota ‘minus’ untuk kebutuhan harian dan kegiatan-kegiatan politik tertentu partai. 

Dari ‘mencari-mencari’ itulah munculkan kasus seperti OTT Rommy, Anas Urbaningrum, Luthfi Hasan Ishaaq, Suryadharma Ali dan lainnya. Itu yang tertangkap. Yang tidak tertangkap dengan menggunakan ‘tangan-tangan’ orang lain itu, menunjukkan sebenarnya partai ‘menyerah’ untuk mengelola pendanaan partai secara benar. 

Kalau kemudian ada usulan untuk pendanaan partai secara terbuka, PUSaKO menyambut baik. Salah satu jalan adalah membenahi UU Partai Politik.

Usulan PUSaKO, seluruh paket UU Politik agar tidak sarat kepentingan partai, dibuat oleh non-DPR. DPR hanya menyetujui atau tidak menyetujui saja. 

Rancangan Draft UU Parpol itu bisa dibuat oleh KPU sebagai penyelenggara Pemilu. Lalu partai hanya menyatakan setuju atau tidak setuju (“karena partai tidak bagus mengatur diri sendiri”). 

Dalam pertemuan antara lima lembaga (PUSaKO, KPK, LIPI, ICW dan Perludem) dengan 10 parpol parlemen di KPK (KPK yang mengundang)--terkait pembahasan mekanisme menaikkan bantuan negara untuk partai (dengan syarat keterbukaan pengelolaan dana)--faktanya, partai memilih peningkatan bantuan dana, tetapi menolak keterbukaan pengelolaan dana.

Makanya, yang terjadi dengan kasus Ketum dan petinggi partai di OTT KPK bisa jadi akan terus berlanjut. 

Antara Kekurangan Dana Parpol dengan Mental Korup Politisi!

Dalam penelitian, PUSaKO mengusulkan 5 hal, selain soal pendanaan partai, ada usulan soal kandidasi, penyelesaian sengketa di internal partai, relasi partai pusat dan daerah, cara pemilihan ketua partai. Satu sama lain saling terkait. 

Contohnya; ada kader yang bekerja di partai sudah 10 hingga 20 tahun (sehingga) naik karirnya—menjadi anggota DPR, atau menjadi Menteri, atau menjadi Ketua Partai—itu tidak terjadi. Tetapi sepanjang dia dekat dengan Ketua Partai, punya uang (maka lebih berpeluang besar menduduki posisi strategis). ‘Fenomena ini sudah menyeluruh di semua partai, bahkan PKS pun begitu.’ 

Jadi jika bicara memperbaiki partai, 5 hal dalam usulan PUSaKO itu ditata kembali di partai, agar orang yang maju di partai itu betul-betul orang yang pernah bekerja di partai. Ini juga untuk menghindari ‘kutu loncat’ di partai, sehingga untuk menjadi kandidat itu harus memiliki catatan bekerja di partai terlebih dahulu. Inilah yang ditolak oleh partai.

Faktornya, sifat kader partai cenderung pragmatis. Masuk partai karena banyak uang untuk jadi calon (di eksekutif/ legislatif).  Jika tidak ‘srek’ dengan Ketua, si kader pindah ke partai lain untuk jadi calon sepanjang bisa ‘menyumbang’ untuk partai tersebut.

'Fenomena' Partai Solidaritas Indonesia!

Soal Partai Solidaritas Indonesia (PSI), PUSaKO tidak mengetahui secara persis apakah partai ini mendapat sumbangan pihak ketiga yang dominan. Jika ada, maka jawabnya ‘no free lunch,’ (dikhawatirkan) ada imbal jasa di kemudian hari. Begitu ada imbal jasa, partai akan terikat dengan banyak hal. Wajar saja, pada titik-titik tertentu kader partai mudah sekali menjadi koruptif.

Kalau (imbal jasa) itu dilakukan oleh PSI, maka tinggal menunggu waktu saja. Makanya, PSI harus konsekuen dengan isu antikorupsi yang dijargonkan mereka dengan misalnya menyampaikan (mempublikasi) ‘donatur’ secara terbuka, program antikorupsi apa yang mereka bangun begitu terpilih, ‘jangan sampai di jargon saja.’ 

Sementara, implikasi (imbal jasa) ke kader (jika masuk) di parlemen; jika partai bisa dikendalikan oleh donatur, apalagi kadernya. Jika sumbangan dari pihak ketiga tidak diketahui sumbernya, itu sulit bagi kader untuk bisa bertahan dengan prinsip sendiri. 

Begitu kader terpilih, partai punya kewenangan pergantian antar waktu (PAW). Jika partai tidak nyaman dengan kader di parlemen, partai akan ganti (dengan kader lainnya).

Istilahnya, di atas kuasa partai itu ada kuasa (pe)modal. Kuasa yang menyumbang lebih besar dari kuasa partai, partai dikendalikan oleh orang-orang yang punya modal. 

Soal keterbukaan, PUSaKO menilai, 10 partai di parlemen (DPR) tidak ada yang terbuka (khususnya soal pendanaan), apalagi partai baru seperti PSI dan lainnya. 

PUSaKO sudah meneliti partai-partai di parlemen sejak tiga tahun lalu. Sementara, untuk partai baru khususnya PSI (belum diteliti) karena belum masuk parlemen.

Secara umum, PUSaKO relatif berasumsi (sistem) kerja partai politik hampir sama secara keseluruhan, baik partai lama maupun partai baru. 

Perbedaan kerja partai lama dengan partai baru, menurut PUSaKO lebih kepada ‘penopengan partai.’ Tampilannya itu dirancang sedemikian rupa agar berbeda, punya upaya untuk menggaet kelompok tertentu, tetapi di dalam (internal)nya sangat berpotensi sama, baik partai dakwah, partai nasionalis, partai sosialis atau apapun namanya, ‘isi dalamnya’ cenderung sama.

Faktor Luasan Wilayah Penyebab Dana Parpol Tinggi? 

PUSaKO menilai faktor luasan wilayah tidak memengaruhi tingginya biaya politik di Indonesia. PUSaKO justru meyakini partai di Indonesia itu maunya instan. Begitu mendirikan partai, ingin langsung masuk parlemen sehingga basis konstituen lemah. Dampaknya, saat basis konstituen lemah, cara mendorong konstituen mau memilih partai tersebut adalah dengan uang. 

Mestinya partai (baru) itu bekerja dulu demi konstituen, perlahan-lahan, sehingga punya basis idiologi, konstituen tidak mudah berubah dan beralih ke partai lain karena program-program partai itu jelas. Sehingga jika gagal pun (menembus parlemen), bukan karena kegagalan partai, tetapi lebih karena partai lain yang lebih mayoritas. 

Partai di Indonesia itu bukan tidak tahu harus bekerja seperti apa, tetapi cenderung maunya instan. Selalu ingin cepat, cepat ingin ke parlemen, cepat ingin berkuasa. 

Selain ke partai-partai lama, PUSaKO juga sudah mendatangi PSI untuk menawarkan gagasan-gagasan untuk pembaharuan partai politik. Tetapi sejauh ini, karena gagasan yang ditawarkan bukan cara instan, tidak ada partai yang ingin menerapkan gagasan itu. 

Jika basis idiologis PSI tidak ada, maka ujung-ujungnya sama saja, tidak ada keterbukaan, tidak ada demokrasi internal. 

Praktik ‘Kampanye Instan’ di Ruang Publik

Sementara praktik-praktik instan bisa berbentuk alat peraga kampanye (APK) yang masif di ruang publik. Salah satu yang menjadi sorotan PUSaKO adalah APK. 

PUSaKO  menilai APK sebenarnya tidak lagi dibutuhkan dalam kampanye politik di Indonesia. Pertanyaannya, apakah melalui APK itu konstituen dapat mengenal calon-calonnya? Jawabannya tidak semudah itu. 

Salah satu usulan PUSaKO adalah agar APK itu dilarang, supaya memaksa calon itu turun ke konstituen untuk memperkenalkan diri. Di negara maju, praktik APK sudah ditinggalkan, karena (ternyata) pendekatan ke basis konstituen itu jauh lebih mengena. 

Negara punya peran untuk merekayasa itu agar partai-partai politik mau bergerak ke tingkat bawah. Namun, disayangkan, karena yang membuat paket Undang-Undang politik adalah ‘orang partai’ sendiri, jadi kemasan yang dibuat itu untuk menguntungkan partai saja (instan).

Jika korelasinya APK dengan bisnis tertentu menjadi persoalan, sebetulnya menurut PUSaKO, dengan diubahnya mekanisme kampanye, maka sumber ekonomi lain akan tumbuh .

Misalnya, partai mendekati masyarakat, mereka membangun konsep ekonomi yang berbeda di Dapil atau wilayah yang konstituen mereka banyak.

Menurut PUSaKO , yang terjadi saat ini, partai turun ke konstituen dengan ‘memberi uang’ sehingga masyarakatnya bekerja sendiri. Namun yang PUSaKO sarankan, calon, kader atau partai politik membangun program bersama masyarakat sehingga masyarakat mengerti, kebutuhan mereka dipahami oleh calon/ kader/ partai politik.  

PUSaKO memandang proses ini memang bertahap, karena tidak bisa semua sistem dan cara kerja politik yang telah berjalan segera diubah. 

Untuk itu, lima gagasan terkait pendanaan partai, kandidasi, penyelesaian sengkata di internal partai, relasi partai pusat dan daerah, dan cara pemilihan ketua partai menjadi perhatian PUSaKO.  Lima gagasan tersebut harus termaktub dalam UU politik yang baru, yang dibuat oleh 'Lembaga di luar Parpol.'

(rdk)

Berita Terkait

Baca Juga