Wali Kota Padang Tolak Draf RUU-PKS, Ini Alasannya

Wali Kota Padang Tolak Draf RUUPKS Ini Alasannya Walikota Padang Mahyeldi Ansharullah. Foto: Dok. Covesia

Covesia.com - Wali Kota Padang, Mahyeldi Ansharullah tetap akan bersikukuh menolak draf RUU-PKS. Menurutnya, draf RUU-PKS saat ini tidak mengacu kepada Undang-undang Perkawinan Tahun 1974. 

Menurut Mahyeldi, ada beberapa pasal yang dianggap sangat penting dan harus direvisi kembali. 

"Kami sudah mengajukan tawaran penyempurnakan draf RUU PKS, terutama soal landasan filosofisnya. Sebagai orang yang beragama, tentu nilai-nilai agama harus ada dalam draf RUU itu. Sebab jelas dalam pembukaan UUD 1945 dinyatakan bahwa kemerdekaan berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa," ujar Mahyeldi Ansharullah, seperti dilansir pusat media Pemko Padang, Selasa (19/3/2019).

Mahyeldi menyebutkan, antara satu undang-undang dengan lainnya memiliki kaitan yang saling berhubungan. Berbeda dengan RUU-PKS yang di dalamnya draf itu tidak dicantumkan undang-undang perkawinan.

Lantas setelah dianalisa beberapa pihak, lanjutnya, isi draf RUU PKS ternyata termaktub dalam undang-undang lain. 

"Makanya perlu disingkronkan agar ada keterkaitan antara satu dengan yang lainnya dan draf RUU-PKS tersebut perlu disempurnakan," sebutnya.

Mahyeldi juga menilai, RUU-PKS tidak bersifat preventif terhadap perempuan. Justru draf itu lebih berisikan pada tindakan setelah kekerasan terjadi. 

"Kami melihat draf itu lebih menyikapi ketika kekerasan sudah terjadi. Harusnya lebih spesifik bagaimana kekerasan itu tidak terjadi," pungkasnya. 

Kondisi berbeda justru muncul dari lembaga kemanusiaan perempuan di Padang. 

Sebelumnya, Direktur Nurani Perempuan Women's Crisis Center, Yefri Heriani mendesak Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) untuk segera disahkan. Yefri menilai kasus kekerasan seksual di Indonesia terus mengalami peningkatan.

"Melihat fakta yang ditemukan Nurani Perempuan, kasus kekerasan seksual semakin hari semakin peningkat. Oleh karena itu kami menyatakan RUU PKS untuk harus segera disahkan," ujar Yefri. 

Yefri menilai pentingnya RUU PKS guna pencegahan terjadinya kekerasan seksual dan penanganannya dapat dilakukan.

"Dengan disahkannya RUU-PKS, bagaimana pencegahan dan penanganan terhadap kasus kekerasan serta pemidanaan pelaku dapat dimaksimalkan," sambung aktivis perempuan itu.

(rdk)

Berita Terkait

Baca Juga