Pakar Hukum: Benahi Sistem Politik di Indonesia untuk Cegah Korupsi

Pakar Hukum Benahi Sistem Politik di Indonesia untuk Cegah Korupsi Ilustrasi

Covesia.com - Pakar Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat (UMSB) Wendra Yunaldi mengungkapkan pencegahan korupsi akan bisa efektif jika hulu dari persoalan tersebut dibenahi.

Menurutnya, banyak elit politik yang terjerat kasus korupsi tidak terlepas dari sistem perpolitikan di Indonesia yang belum bagus, sehingga banyak menimbulkan persoalan.

"Setiap pesta demokrasi baik itu Pilkada atau Pileg, pada umumnya kandidat menghabiskan uang yang tidak sedikit. Hal ini secara tak langsung jika mereka terpilih akan menimbulkan benih-benih korupsi," tegas Wendra kepada covesia.com, Kamis (14/3/2019).

Dikatakannya, untuk mengatasi hal itu harus ada aturan yang tegas dan bagaimana memangkas biaya politik para politisi tersebut.

"Harus ada upaya untuk memangkas biaya politik yang mahal ini, sehingga ketika menjabat mereka bisa bekerja dengan baik tanpa memikirkan upaya untuk mengembalikan uang yang habis pada masa kampanye," tegasnya.

Tak hanya itu, ujar Wendra, bibit korupsi juga disebabkan dengan adanya pengusaha yang ikut menyumbang kepada politisi untuk biaya kampanye.

"Sebenarnya ini lebih berbahaya, karena jika terpilih, sudah pasti pengusaha tersebut minta proyek, karena tidak ada makan siang yang gratis," jelasnya.

Lebih Jauh Wendra menjelaskan, untuk membersihkan praktik-praktik korupsi tersebut harus ada kesepahaman semua pihak, baik itu KPK, Polri, Parpol, dan pihak yang berkompeten lainnya.

"Harus ada aturan tegas, bagaimana cara menekan biaya kampanye ini," jelasnya.

(lif)


Berita Terkait

Baca Juga