PUSaKO: KPK Bisa Ambil Peran Integrasikan Sistem Pencegahan Korupsi Antar Lembaga

PUSaKO KPK Bisa Ambil Peran Integrasikan Sistem Pencegahan Korupsi Antar Lembaga Direktur Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO), Feri Amsari.

Covesia.com - Sejumlah kegiatan pencegahan korupsi yang dilakukan oleh kementerian, lembaga dan pemerintah daerah saat ini belum terintegrasi, sehingga hasilnya belum maksimal.

"Hari ini masing-masing bagian sudah punya sistem tapi tidak terintegrasi," kata Agus Rahardjo di Istana Negara Jakarta, Rabu.

Direktur Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas, Feri Amsari menilai salah satu masalah dalam pemberantasan korupsi adalah soal manajemen atau tata kelola.

"Termasuk soal pemberantasan korupsi. Jika memang tidak terintegrasi satu sama lain mestinya dibenahi," kata Feri kepada Covesia di Padang, Kamis (14/3/2019). 

Dalam Strategi Nasional Pencegahan Korupsi, termuat tiga fokus, pertama adalah perizinan dan tata niaga, kedua keuangan negara dan ketiga penegakan hukum serta reformasi birokrasi.

Menurut pengajar di Fakultas Hukum Universitas Andalas ini, peran dalam mengintegrasikan sistem yang sudah ada di kementerian dan pemerintah daerah, bisa 'dilakoni' langsung oleh KPK.

"KPK kan bisa mengambil peran di sini terkait upaya pencegahan dengan membangun sistem anti korupsi yang tentunya terintegrasi satu sama lain," imbuhnya.

Sementara itu, Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (FH-UGM) menegaskan Peraturan Presiden (Perpres) No 54 tahun 2018 tentang Strategi Nasional (Stranas) Pencegahan Korupsi harus dikuatkan agar pencegahan korupsi yang dilakukan oleh kementerian, lembaga dan pemerintah daerah mendapatkan hasilnya yang maksimal.

"Penguatan Perpres itu dan pola kordinasi kelembagaan dan lainnya. Kedua, menyinergikan pencegahan. Karena pencegahan itu terkadang tidak bisa per sektor," kata Ketua Pukat UGM, Zainal Arifin Mochtar. 

Terkait perizinan, menurut Arifin, harus ada perbaikan dalam hal kemudahan perizinan. Ini harus dilakukan di Kementerian dan Pemda. 

Menurut dia, belum maksimalnya pencegahan korupsi memang jadi masalah besar. Perpres pencegahan belum berjalan efektif dikarenakan lembaga pengelola masih mengerjakan masing-masing tanpa terkordinasi.

"Perpres stranas masih tidak bisa mengkonsolidasi itu. Karena banyak persoalan. Semisal kelembagaan, personel dan hal lainnya," kata dia.

(rdk/jon)

Berita Terkait

Baca Juga