Pukat: Penguatan Perpres dan Kordinasi Antarlembaga Diperlukan untuk Pencegahan Korupsi

Pukat Penguatan Perpres dan Kordinasi Antarlembaga Diperlukan untuk Pencegahan Korupsi Ketua Pukat UGM, Zainal Arifin Mochtar. (antara)

Covesia.com- Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (FH-UGM) menegaskan bahwa penguatan Peraturan Presiden (Perpres) No 54 tahun 2018 tentang Strategi Nasional (Stranas) Pencegahan Korupsi harus dikuatkan agar pencegahan korupsi yang dilakukan oleh kementerian, lembaga dan pemerintah daerah mendapatkan hasilnya yang maksimal.

"Penguatan perpres itu dan pola kordinasi kelembagaan dll. Kedua, menyinergikan pencegahan. Karena pencegahan itu terkadang gak bisa persektor," kata Ketua Pukat UGM, Zainal Arifin Mochtar ketika dihubungi Covesia.com, Kamis (14/3/2019).

Stranas Pencegahan Korupsi sendiri punya tiga fokus, pertama adalah perizinan dan tata niaga, kedua keuangan negara dan ketiga penegakan hukum serta reformasi birokrasi.

Hal ini, menurut dia, harus ada perbaikan dalam hal kemudahan perizinan. Ini harus dilakukan di Kementerian dan Pemda. "Perizinan misalnya. "Perbaikan di pemda ada, di kementerian teknis ada dll," terang dia.

Menurut dia, belum maksimalnya pencegahan korupsi memang jadi masalah besar. Perpres pencegahan belum berjalan efektif dikarenakan lembaga pengelola masih mengerjakan masing- masing tanpa terkordinasi.

"Perpres stranas masih gak bisa mengkonsolidasi itu. Karena banyak persoalan. Semisal kelembagaan, personil dan hal lainnya," tegas dia.

Sebelumnya, Ketua KPK Agus Rahardjo sekaligus Koordinator Satuan Tugas (Satgas) Pencegahan Korupsi mengakui bahwa sejumlah kegiatan pencegahan korupsi yang dilakukan oleh kementerian, lembaga dan pemerintah daerah belum terintegrasi sehingga hasilnya tidak maksimal.

"Pertama, menyelenggarkan kemudahan perizinan. Dalam kemudahan perizinan ini fokus utama adalah 'online single submission' (OSS) dan PTSP (Perizinan Terpadu Satu Pintu), kami harapkan yang tergabung dalam OSS ini bukan hanya pemda tapi juga kementerian-kementerian di pusat," ungkap Agus.

Agus menilai bahwa masih banyak kegiatan di Kementerian ESDM dan Kementerian Kesehatan yang harus disinkronkan dalam OSS.

Termasuk soal transparansi sumber daya alam, pengukuhan kawasan hutan, kebijakan satu peta, pembenahan izin, kebijakan lahan negara yang sudah terlanjur salah, bahkan ada yang sudah berkekuatan hukum tetap belum ada eksekusinya, misalnya lahan di Padang Lawas cukup luas kalau diserahkan ke rakyat untuk redistribusi aset cukup baik sekali.

Fokus kedua adalah keuangan negara yang mengintegrasikan e-budgeting dan e-planning.

Ia pun menyarankan ke Menteri Bappenas dan Kementerian Keuangan supaya Dirjen Anggaran dan Deputi Pembiyaaan Bappenas itu bisa duduk bersama membuat 'business process' karena Bappenas mengembangkan Prisma, Kemenkeu membuat SPAN, Kemendagri ada sistem Simda, belum lagi pemerintah daerah dan kabupaten mengembangkan masing-masing.

Menurut Agus, dengan terintegrasinya e-planning dan e-budgeting serta e-procurement maka Indonesia berkesempatan untuk mengembangkan industri dalam negeri mengingat dari APBN 2019 sebesar Rp2.400 triliun, ada porsi sebesar Rp1.000 triliun yang digunakan untuk pembelian barang, jasa dan modal.

Ketiga soal penegakan hukum, IPK (Indeks Persepsi Korupsi) kita mendapat nilai rendah dari 3 surveyor, salah satunya terkait pengadilan. Kita tidak ikut campur untuk urusan pengadilan tapi kami dapat memberi saran untuk tata kelola di Mahkamah Konstitusi yang hari ini sidang, sorenya langsung tayang. Kenapa tidak dilakukan juga di pengadilan oleh teman-teman MA (Mahkamah Agung).

Agus juga meminta adanya penegakan hukum terpadu mulai polisi, jaksa, pengadilan sampai lapas.

Terakhir reformasi birokrasi sangat penting dan kami sangat berharap, tidak ada penambahan organisasi baru.

(jon)


Berita Terkait

Baca Juga