KPU Diminta Tinjau Ulang Jadwal Debat Pilpres Putaran Kelima

KPU Diminta Tinjau Ulang Jadwal Debat Pilpres Putaran Kelima Pasangan Capres dan Cawapres Jokowi- Maaruf Amin dan Prabowo Subianto- Sandiaga Uno usai melaksanakan debat pertama. (antara)

Covesia.com- Komisi Pemilihan Umum (KPU) memutuskan penyelenggaraan debat kandidat Pilpres 2019 putaran kelima dilaksanakan pada 13 April 2019.

Keputusan tersebut didapatkan atas hasil pengundian oleh Ketua KPU Arief Budiman dan disepakati oleh tim sukses masing-masing paslon, baik Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi–Ma'ruf maupun Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo–Sandi. 

Pakar Politik, Prof Dr. AS. Hikam menganggap bahwa jadwal debat capres/cawapres putaran kelima, Sabtu (13/4) jaraknya terlalu dekat dengan hari pencoblosan yang jatuh pada tanggal 17 April 2019. 

"Jadwal Debat ke lima yang ditetapkan KPU bersama BPN dan TKN menurut hemat saya masih belum mengakomodasi kepentingan pelaku dan publik, karena terkesan terlalu dekat dengan hari H atau pencoblosan," kata Hikam dalam keteranganya kepada Covesia.com, Kamis (14/3/2019).

Ia pun meminta agar KPU bisa meninjau ulang jadwal debat putaran kelima agar tidak terlalu dekat dengan hari pencoblosan. "Sebaiknya, KPU meninjau ulang dengan memberi jeda 1 minggu (minggu tenang), yaitu dari tanggal 13 menjadi tanggal 8 April atau 10 April 2019," ujar dia.

Menurut dia, rakyat perlu diberi waktu untuk mencerna dan melakukan pendalaman setelah debat terakhir. Termasuk mengikuti pandangan- pandangan yang muncul dari media dan medsos mengenai isi perdebatan dan bagaimana kedua paslon menyampaikan isi tersebut.

"Jika debat terlalu dekat dengan hari pencoblosan, sulit untuk menghindarkan kesan bahwa debat hanya semacam formalitas dan bukan hal yang esensial dalam rangkaian Pilpres," pungkas dia.

Ia menjelaskan, jika Pemilu merupakan pengejawantahan prinsip demokrasi yaitu "dari dan oleh rakyat", maka seluruh proses juga harus bisa mengakomodasi secara optimal prinsip tersebut. 

Itu sebabnya, terang dia, debat capres yang merefleksikan prinsip dari dan oleh rakyat akan mengakomodasi kepentingan rakyat juga. Dalam hal ini memberikan kesempatan bagi mereka untuk melakukan refleksi baik individu maupun kelompok untuk menentukan pilihan pada pasca-debat.

"Bagi pihak penyelenggara Pemilu sendiri, terutama KPU, mengajukan jadwal debat menjadi tanggal 8 atau 10 April 2019 juga berarti memberi waktu untuk menyiapkan pelaksanaan pencoblosan secara serentak untuk pertama kalinya dalam sejarah Pemilu Indonesia," tuturnya.

Hikam menjelaskan, debat capres dan cawapres merupakan salah satu komponen terpenting dalam sebuah rangkaian proses Pilpres. Ini merupakan wahana bagi para paslon untuk menunjukkan dan meyakinkan kepada rakyat Indonesia untuk mengetahui secara langsung apa yang menjadi platform masing- masing paslon jika terpilih menjadi Presiden dan Wapres.

Debat juga menjadi tolok ukur utama terkait dengan kapasitas dan kapabilitas paslon dalam mengkomunikasikan gagasan mereka. Termasuk menjawab permasalahan yang mungkin muncul dari pemangku kepentingan, baik penyelenggara negara maupun warganegara.

"Karena pentingnya debat capres/cawapres tersebut, maka pengaturan jadwal debat harus mencerminkan semangat yang tinggi untuk memberi kesempatan kepada pelaku (capres/cawapres) melakukan persiapan dan pelaksanaan serta bagi rakyat untuk mencerna dan memahami inti pesan dalam debat," terang dia.

Untuk itu, jelas dia, KPU perlu membuat pengaturan jadwal debat yang benar- benar efektif dan mampu mengakomodasi kepentingan dari capres/cawapres dan calon pemilih serta rakyat Indonesia pada umumnya.

"Sebab acara debat juga merupakan medium pembelajaran dan/atau pendidikan politik bagi warganegara, khususnya generasi muda," tutup dia.

(jon)


Berita Terkait

Baca Juga