Kalah Dari Vietnam, Jokowi Minta PTSP dan Pemda ‘Tutup Mata’ Soal Izin Investasi

Kalah Dari Vietnam Jokowi Minta PTSP dan Pemda ‘Tutup Mata’ Soal Izin Investasi Presiden Jokowi memberikan arahan pada pembukaan Rakornas Investasi, di Nusantara Hall ICE BSD, Kabupaten Tangerang, Selasa (12/3) pagi. (Foto: Setkab)

Covesia.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali mengingatkan, bahwa untuk urusan investasi dan ekspor, Indonesia sudah ditinggal oleh negara-negara tetangga. Kalah dengan Singapura, dengan Malaysia, dengan Thailand, kalah dengan Filipina, bahkan kalah dengan Vietnam.

“Kita tidak mau lagi ditinggal oleh Kamboja dan Laos,” kata Presiden Jokowi saat memberikan sambutan pada pembukaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Investasi, yang diselenggarakan di Nusantara Hall ICE BSD, Kabupaten Tangerang, Selasa (12/3/2019).

Menurut Presiden, Indonesia ini mempunyai kekuatan besar, baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam, tapi sudah terlalu lama sekali senangnya ekspor bahan mentah (raw material). Ia menambahkan bahwa sudah berpuluh-puluh tahun Indonesia tidak berani masuk ke hilirisasi, tidak berani masuk ke industrialisasi.

Untuk itu, Presiden meminta agar daerah-daerah harus mendorong ini, para gubernur, bupati, dan wali kota harus mendorong industrialisasi dan hilirisasi. “Kuncinya ada di situ,” ujarnya.

Presiden menunjuk contoh karet, yang dikirim raw material. CPO kirim crude-nya, sambung Presiden, padahal turunannya banyak sekali kalau dihilirisasi. Ia menambahkan Kopra, dikirim raw material-nya, batubara kirim batubaranya.

Padahal, lanjut Presiden, kalau Indonesia mau sebetulnya tidak seperti sekarang. Ia menyebutkan, waktu booming komoditas harga globalnya, harga internasionalnya tinggi, semuanya senang semuanya, tapi lupa mendorong industrialisasi, lupa mendorong hilirisasi. “Inilah kesalahan yang harus kita perbaiki,” ucapnya.

Karena itu, Presiden meminta yang namanya PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu), bupati, wali kota, gubernur, kalau ada investor yang berkaitan dengan industri apapun, tutup mata, beri izin.

“Yang berkaitan dengan bahan-bahan mentah (raw material) yang ada di daerah itu, di provinsi itu segera beri izin, tutup mata saja sudah, tidak usah banyak bertele-tele. Tutup mata, beri izin,” tegas Presiden.

Karet, ada yang mau bikin ban misalnya di Sumatra Selatan atau di Sumatra Utara atau di Riau, menurut Presiden, beri izin sudah, tutup mata, mau buat industri ban atau industri sarung tangan karet, tutup mata sudah.

Tapi yang paling penting, Presiden Jokowi mengingatkan, bukan hanya tutup matanya saja, kawal. “Tutup mata investornya hilang tidak mengerti kita. Dikawal, tunjukkan kalau mau membeli lahan tunjukkan lahannya di mana. Itu yang namanya dikawal,” tutur Presiden seraya menambahkan, kelemahannya ada di sini.

Presiden menekankan, kalau ada investor yang ingin mendirikan industri petrochemical, tutup mata sudah, pastikan mereka dapat izin satu hari selesai.

“Gubernur harus berani seperti itu, jangan mereka tunggu-tunggu sampai berhari-hari, berminggu-minggu sudah enggak musim sekarang. Kalau izin itu jam, kalau IMB (Izin Mendirikan Bangunan) okelah, tapi izinnya diberi dulu, IMB nanti,” kata Presiden menekankan.

Presiden mengaku, sudah menyampaikan juga ke Menteri Keuangan kalau ada petrochemical, sudah tutup mata dan beri tax holiday, enggak usah pikir lama-lama. Ia mengingatkan, daripada defisit neraca perdagangan dan defisit transaksi berjalan yang membebani berpuluh-puluh tahun tidak diselesaikan, padahal kuncinya juga semua mengerti, investasi dan ekspor.

“Tahu kesalahan kita, tahu kekurangan kita, rupiahnya berapa defisit kita tahu, kok kita enggak selesaikan. Bodoh banget kita kalau seperti ini,” kata Presiden seraya menekankan, jangan sampai kita nanti kalah dengan Kamboja kalah dengan Laos.

Presiden Jokowi mengingatkan, negara ini negara besar, dan dalam 2-3 tahun ini sudah banyak kemajuan dalam mendorong investasi. Kalau melihat tingkat investasi, Sovereign rating sejak 2017 kemarin, sudah masuk dalam negara yang layak investasi (investment grade) dari tiga lembaga pemeringkat internasional (S&P, Moody’s, dan Fitch).

Ia juga menunjuk hasil survei dari United Nations Conference On Trade and Development terhadap CEO-CEO multinational company, yang menempatkan Indonesia pada peringkat urutan keempat destinasi investasi yang paling menarik di dunia.

“Ini modal besar, dua hal tadi, rating-nya kemudian survei untuk CEO-CEO perusahaan multinasional, mengatakan Indonesia adalah nomor empat paling menarik bagi investasi,” tegas Presiden.

Jokowi mengaku heran, investor itu berbondong-bondong ke Indonesia, dan dirinya juga sering menemui, tapi kok enggak ada yang terealisasi. Presiden berjanji akan mengontrol betul ini, yang salah dimana, investor-investor datang, baik dalam negeri maupun dari luar datang, ingin investasi ini itu ini itu, kok enggak menetas.

“Ini pasti ada problemnya, apakah kecepatan perizinan kita, apakah mungkin urusan pembebasan lahan yang yang betele-tele sehingga mereka pergi, atau pelayanan kita yang tidak cepat dan tidak baik. Harus dicari ini, saya kira Pak Gubernur, ini urusan besar, bupati dan wali kota, ini urusan besar yang harus kita selesaikan, karena kunci pertumbuhan ekonomi kita, kuncinya itu ada di dua tadi, investasi dan ekspor,” ucap Jokowi.

Tampak hadir dalam kesempatan itu antara lain Menko Perekonomian Darmin Nasution, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Kepala BKPM Thomas Lembong, dan Gubernur Banten Wahidin Halim.

(sea)

Berita Terkait

Baca Juga